Kemensos dan BP Taskin Bahas Rencana Induk Tangani Kemiskinan di Indonesia
Penulis :
Dian Catur
Penerjemah :
Laili Hariroh
Editor :
David
JAKARTA (11 November 2024) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Soedjatmiko beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial pada Senin (11/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut membahas langkah-langkah konkret yang bisa dibangun Kemensos bersama BP Taskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Ke depan, kami akan konkretkan kerja sama ini, baik di tataran lapangan maupun juga dalam kerangka kerja sama dengan daerah,” kata Gus Ipul usai pertemuan.
Pertemuan antara Gus Ipul dan Budiman kali ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di Gedung Cawang Kencana pada Rabu (10/10/2024) lalu. Jika sebelumnya membahas konsolidasi data, kali ini pertemuan berfokus pada usulan rencana induk yang harus disusun oleh BP Taskin. Rencana induk pengentasan kemiskinan ini nantinya akan menjadi acuan utama Kementerian dan Lembaga untuk upaya pengentasan kemiskinan.
Selain pembahasan penanganan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin, pertemuan tersebut juga memperhatikan upaya pergeseran kelas masyarakat rentan. Untuk mencegah pergeseran tersebut Kemensos dan BP Taskin akan membuat sebuah pilot project pemberdayaan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kami menyepakati bahwa selain penyelarasan dan pengacuan rencana induk kemiskinan secara keseluruhan, juga akan dibuat program bersama dengan Kemensos, khusus bagi mereka yang rentan miskin untuk mendorong Inclusive Growth, pertumbuhan inklusif,” ujar Budiman pada awak media.
Budiman melanjutkan, upaya pengentasan kemiskinan tersebut akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga merupakan langkah nyata supaya warga miskin bisa tergraduasi dan tidak terus menerus dalam kondisi miskin.
Dalam penyusunan program kolaborasi, Gus Ipul menekankan bahwa jenis program yang diberikan harus melihat kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut juga seiring dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja berdasarkan data yang akurat dan ditindaklanjuti dengan kerangka kebijakan yang benar dan program yang tepat sasaran sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Bagikan :