Mensos Hadiri Puncak Peringatan HKSN Tahun 2019

BANJARMASIN (24 Juli 2019) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kepercayaannya kepada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah bagi kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Desember tahun 2019 mendatang.

“Kami percaya dengan kesiapan Bapak Gubernur Kalsel. Terlebih dengan melihat Kalsel sudah menggelar beberapa event nasional. (Momen HKSN) ini kan kebanggaan bagi masyarakat. Memang HKSN kegiatan rutin setiap tahun. Untuk HSKN 2019, baik pada saat perencanaan maupun kegiatan terkait semuanya harus ada keterlibatan generasi muda,” kata Mensos usai melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Puncak Peringatan HKSN Tahun 2019 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (24/07/2019).

Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah melaksanakan dan sedang mempersiapkan beberapa kegiatan berskala nasional, yakni Hari Keluarga Nasional, Hari Olahraga Nasional, dan Hari Revolusi Mental. Di hadapan Mensos, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah puncak peringatan HKSN 2019.

Sebagai kegiatan rutin setiap tahun, Mensos sekali lagi mengingatkan, agar juga pada setiap rangkaian kegiatannya bermanfaat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa HKSN bukan hanya milik kementerian sosial, sehingga keterlibatan segenap komponen bangsa sangat diharapkan,” kata Mensos. Kemitraan yang dibangun, kata Mensos, bukan sekedar dalam seremoni HKSN.

“Lebih jauh dari itu kita akan bersinergi, saling mengisi, melengkapi kekurangan, membangun kekuatan bersama untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan,” kata Mensos.

Harapkan Kehadiran Presiden

Dalam rapat ini, Mensos juga menekankan kepada semua pihak terkait untuk mendesain kegiatan ini sedemikian rupa sehingga memang layak dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

“Mari kita pastikan adanya sesuatu yang layak untuk kehadiran seorang Presiden. Lakukan setting issue yang kuat, dan kebermanfaatan yang juga tampak nyata untuk masyarakat, secara langsung. Pada peringatan HKSN tahun 2019 ini, saya ingin sesuatu yang mencerminkan kebersamaan, kepedulian, kerukunan, integrasi, sehingga Presiden benar-benar layak untuk hadir,” kata Mensos.

Mensos mendorong Panitia Pusat maupun Panitia Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peringatan HKSN 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Melalui HKSN 2019 mari kita jadikan sebagai upaya mengajak seluruh komponen bangsa untuk peka terhadap kondisi sosial, untuk peduli, untuk berbagi, dalam suasana penuh toleransi,” kata Mensos.

Pada kesempatan berbeda, Mensos juga mengunjungi Balai Besar Pendidikan dan  Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin untuk membuka kegiatan Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS).

Usai acara, kepada wartawan wartawan Mensos menyatakan, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mengadopsi visi pembangunan yang inklusif juga tercermin dari peningkatan anggaran perlindungan sosial.

“Anggaran perlindungan sosial  terus meningkat, bahkan di tengah perlambatan ekonomi global dan postur APBN yang ketat,” kata Mensos. Anggaran perlindungan sosial naik dari Rp249,7 triliun di tahun 2015 ke Rp274,7 triliun di tahun 2017 dan Rp387,3 triliun di tahun 2019.

Menurut Mensos, upaya keras dan konsisten pemerintah memerangi kemiskinan tidak sia-sia. Merujuk survei Badan Pusat Statistik (BPS), Mensos menyatakan, angka kemiskinan turun menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Sebelumnya, pada September 2018 angka kemiskinan sebesar 9,66 persen.

“Pengalaman di dunia, menurunkan angka kemiskinan saja bukan persoalan mudah. Apalagi penurunan angka kemiskinan itu dibarengi dengan penurunan rasio gini,” kata Mensos.

Masih mengutip survei BPS pula, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) sebesar 0,382. Atau turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,384. “Data ini yang mengeluarkan adalah lembaga terpercaya yakni BPS, bukan Kemensos,” katanya.

Tidak hanya itu, Mensos juga menekankan, program bansos yang diinisiasi Kemensos juga terbukti manfaatnya dirasakan secara nyata oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. “Ada lembaga independen dan terpercaya, yakni MicroSave dimana dalam surveinya, disebutkan bahwa 93,2 persen KPM PKH puas terhadap program bansos,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, MicroSave merupakan lembaga independen. “Kemensos tidak membiayai survei yang dilakukan MicroSave sama sekali, jadi kredibilitas hasil surveinya dapat dipercaya,” kata Mensos.

Dengan sejumlah capaian penting itu, Kemensos akan meningkatkan jumlah KPM-PKH tergraduasi. Jika pada tahun 2019 ini ditargetkan 800.000, maka akan ditingkatkan menjadi 1 juta KPM PKH tergraduasi pada 2020.

Mensos menekankan, penetapan target itu seiring dengan tekad Presiden Jokowi untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Mensos dalam kunjungan kerja Mensos ke Prov. Kalimantan Selatan; Inspektur Jenderal, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesos, Kepala Biro Humas dan pejabat eselon II terkait

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI

Sonny W. Manalu