English Bahasa
    |    persuratan@kemsos.go.id
  • Berita Terkini
  • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Mensos Kerahkan Jajaran Tangani Warga Terdampak COVID-19

  • Mensos Kerahkan Jajaran Tangani Warga Terdampak COVID-19
  • IMG-20200830-WA0090
  • IMG-20200830-WA0094
  • IMG-20200830-WA0092

Penulis :
OHH Ditjen Rehsos
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Dewi Purbaningrum; Karlina Irsalyana

MAGELANG (29 Agustus 2020) - Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara mengerahkan seluruh jajarannya untuk bahu-membahu mewujudkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak COVID-19. Hal ini disampaikan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat dalam paparannya saat mewakili Mensos di kegiatan Bimbingan Teknik Penguatan Peran DPRD Terhadap Percepatan Penanganan Terdampak COVID-19.

Dalam paparannya, Harry menyampaikan bahwa selama masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan mengalami kontraksi. Beberapa strategi yang diinstruksikan Presiden RI. Joko Widodo kepada Kementerian Sosial telah dilakukan sebagai jaring pengaman sosial.

Jaring pengaman sosial ini berfungsi untuk melindungi kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan.

Kementerian Sosial sejak April 2020 telah meluncurkan bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 36,99 Triliun dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebesar 43,6 Triliun. Selain itu juga dipercaya untuk mengelola Bantuan Khusus Presiden untuk wilayah Jabodetabek sebesar 6,8 Triliun dan non Jabodetabek sebesar 32,4 Triliun.

Bantuan sosial reguler yang terdiri dari Program PKH dan BPNT mengalami perubahan skema penyaluran selama masa pandemi. Semula penyaluran PKH per 3 bulan menjadi per 1 bulan dengan target 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Begitu juga dengan BPNT yang mengalami perluasan target selama masa pandemi. Dari 15,2 Juta KPM menjadi 20 juta KPM. Selain itu indeks bansosnya meningkat dari semula Rp. 150 Ribu per bulan menjadi Rp. 200 Ribu per bulan.

Kemensos juga dipercaya oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk mengelola Bantuan Khusus Presiden yang diberikan berupa bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai untuk non Jabodetabek. 

Bansos Khusus Jabodetabek ini berupa sembako yang diberikan kepada 1,3 Juta Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta dan 600 Ribu KK di Bodetabek. Indeks bantuan adalah Rp. 600 Ribu yang terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, kornet, teh celup, kecap manis, sambal botol, mi instan, sabun mandi dan susu UHT.

Lain halnya dengan BST yang diberikan untuk wilayah non Jabodetabek. BST diberikan berupa cash transfer sebesar Rp. 600 Ribu melalui Himpunan Bank Negara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) atau PT. Pos Indonesia.

Beberapa skema bantuan sosial ini dikelola oleh Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Data penerima bantuan ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Harry mengungkapkan bahwa diluar bansos reguler maupun khusus, ada segmen lain yang juga perlu perhatian Negara, yaitu warga terlantar terdampak COVID-19. Mereka adalah warga yang terkena PHK, yang kehilangan tempat tinggal karena tidak bisa membayar kontrakan, anak jalanan, pengemis hingga pemulung yang masih melakukan aktivitas di ruang publik pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Warga terlantar ini sebagai besar tidak termasuk dalam penerima bansos, karena kebanyakan dari mereka adalah warga pendatang di DKI Jakarta dan tinggal di lokasi yang unregister seperti kolong tol, pinggiran rel kereta hingga pesisir pantai.

Ditjen Rehabilitasi Sosial diinstruksikan oleh Mensos untuk menangani warga terlantar akibat pandemi COVID-19. Ditjen Rehsos secara responsif membuat skema Penanganan Warga Terlantar Terdampak COVID-19 (PWTC) dengan 3 pendekatan. yaitu pendekatan berbasis keluarga atau komunitas melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), berbasis temporary shelter (GOR), dan berbasis Balai Rehabilitasi Sosial.

Mulanya Kemensos melalui Ditjen Rehsos bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan Gelanggang Olahraga (GOR) untuk menampung sementara warga terlantar yang terjaring operasi disiplin saat penerapan PSBB. Ini yang dinamakan pendekatan temporary shelter

Namun upaya ini akan semakin berdampak baik ketika melakukan pencegahan warga agar tidak turun ke ruang publik dan mencegah penumpukan di GOR. Maka Kemensos menggandeng LKS untuk memberikan penguatan keluarga, sosialisasi bahaya COVID-19, edukasi dan membuka dapur mandiri serta membantu mendistribusikan bansos kepada komunitas pengemis, pemulung hingga anak jalanan.

Harry melaporkan bahwa sejak April 2020 hingga kini total 6.212 jiwa yang ditangani baik di GOR, LKS maupun di Balai Rehabilitasi Sosial. Sebanyak 71. 252 Paket Bantuan pun telah didistribusikan untuk warga terlantar.

Dalam waktu dekat, Kemensos juga akan menyalurkan Bansos tambahan yang akan dikelola oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial berupa beras untuk 10 juta KPM PKH dan berupa bansos tunai untuk 9 juta KPM BPNT.

Di akhir paparannya, Harry menyampaikan pesan Mensos bahwa Kemensos tidak bertindak seperti superman, tetapi superteam.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank Semarang  ini dihadiri oleh 45 anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bagikan :