English Bahasa
 persuratan@kemsos.go.id

Mensos Paparkan Tantangan dan Isu Aktual Kemensos di Hadapan Komisi VIII DPR RI

Mensos Paparkan Tantangan dan Isu Aktual Kemensos di Hadapan Komisi VIII DPR RI
Penulis :
Rizka Surya Ananda
Penerjemah :
Laili Hariroh

JAKARTA (28 MARET 2023) - Memasuki akhir triwulan pertama di 2023, Kementerian Sosial dihadapkan pada beberapa tantangan dan isu-isu aktual dalam penanganan kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah bencana alam dan kekerasan pada anak. 

Pernyataan di atas disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri rapat kerja bersama Anggota Komisi VIII DPR RI membahas pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023, di Gedung DPRI RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/3). 

Salah satu yang disoroti Mensos adalah bantuan bencana. Hingga saat ini, realisasi realisasi bantuan kedaruratan atau dapur umum sudah mencapai 87% dari pagu senilai Rp25,5 milyar. Sehingga sisa anggaran kedaruratan adalah Rp3,2 milyar. Sedangkan buffer stock berupa bantuan makanan dan keluarga masih tersisa Rp149 milyar. Tahun lalu, kebutuhan buffer stock per bulan adalah senilai Rp17,3 milyar, sehingga pagu saat ini diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 8,6 bulan.  

"Jadi jumlah pagu buffer stock Rp 149 miliar. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6 bulan," kata Mensos.

 Buffer stock adalah hal yang sangat krusial dalam penanganan bencana. Mensos mencontohkan kesulitan dalam pendistribusian bantuan ke pulau-pulau kecil. “Misal Pulau Selayar, Nias, Mentawai. kalau kejadian (bencana) dari daerah-daerah jauh tidak mungkin mempercepat agar bantuan sampai ke lokasi. Kalau Natuna ke Pulau Selasar bawa barang 27 jam, sehingga memang kemarin agak terlambat," katanya.

Oleh karena itu, Mensos menggencarkan  pendirian lumbung-lumbung sosial di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk mengantisipasi keadaan darurat akibat bencana. 

Isu aktual lain yang disoroti adalah kasus kekerasan pada anak. Kasus anak yang ditangani oleh Kemensos meningkat tajam sejak tahun 2021. Sejumlah 148 kasus anak ditangani pada 2021, dan pada 2022 jumlahnya meroket ke angka 763. Sedangkan per Februari 2023, Kemensos sudah menangani 135 laporan terkait perlindungan anak. 

"Selama Januari sampai Februari 2023, sudah ada 2.034 kasus yang masuk dan telah ditindaklanjuti. Salah satu yang terbanyak adalah kasus anak," kata Mensos.

Respon kasus dilakukan oleh 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun terdapat penurunan anggaran pada Ditjen Rehsos di tahun 2023 senilai Rp480 milyar. Penurunan ini mencakup hilangnya bantuan permakanan bagi 100.000 lansia dan 33.774 penyandang disabilitas, serta bantuan bagi 378.745 anak yatim piatu non covid. 

Anggaran lain yang mendapat pemotongan adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang mengalami penurunan target dan indeks. Di tahun 2022, target adalah 8.500 penerima manfaat (PM) dengan indeks bantuan senilai Rp6 juta. Sedangkan pada mata anggaran 2023, target turun menjadi 7.500 dengan indeks 5 juta per PM. Selain itu, Program bantuan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga turun dari Rp90 milyar menjadi Rp69 milyar. Hal ini juga menyebabkan penurunan target ke 2.847 KK, dimana sebelumnya program ini menargetkan 3.500 KK.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebijakan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran yang juga dihadapi Kemensos. Adapun program utama yang terdampak kebijakan tersebut adalah Program PENA, pemberdayaan KAT, Bansos Kearifan Lokal, Keserasian Sosial, Bantuan Stimulan Kebencanaan, dan honor pendamping.

Komisi VIII menyayangkan pemblokiran pada anggaran Kemensos dan meminta agar Mensos mengambil langkah-langkah strategis agar blokir bisa dibuka. “Saya sedih anggaran dikurangi dan diblokir. Apalagi yang diblokir adalah justru program-program untuk memberdayakan masyarakat miskin,” kata Endang Maria Astuti.

Adapun rapat dengan Komisi VIII DPR RI menyimpulkan bahwa DPRI memahami reaslisasi anggaran sebanyak 18,54% atau sekitar Rp14,5 trilyun dari pagu senilai Rp78,1 trilyun.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI 
Bagikan :