Mensos Pastikan 23 Pemulung, Gelandangan dan Pengemis Tinggal di Balai "Pangudi Luhur" Bekasi

JAKARTA (8 Januari 2021) - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini terus melakukan penjangkauan warga terlantar di Jakarta. Ia melakukan penjangkauan di beberapa wilayah sejak awal kepemimpinannya menjadi Menteri Sosial. Kegiatan 'blusukan' ini sudah biasa dilakukan oleh Risma jauh sebelum jadi Walikota. Banyak hal yang harus dilakukan pasca penjemputan warga terlantar,   tidak hanya solusi kongkrit secara perseorangan bagi warga terlantar atau termarjinal, tetapi langkah-langkah strategis pemenuhan hak dasar warga masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Hingga kini, sebanyak 23 warga terlantar atau disebut dengan Penerima Manfaat (PM) telah berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial. Dua diantaranya dirujuk ke Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif.

Sebanyak 23 PM ini terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki. Rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai pemulung. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta (gelandangan). Ada yang tinggal di kolong jembatan, di emperan toko, di gerobak sampah, di pasar  di lapak atau di pemukiman kumuh. Mereka ditemukan di beberapa lokasi seperti di sekitar Pegangsaan, Pasar Baru, Thamrin, Sudirman, Manggarai. Ada juga  rujukan dari Dinas Sosial Subang dan DKI Jakarta.

Terdapat 2 (dua) Orang PM usia anak yang salah satunya tidak bersekolah. Ia hanya mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Education Religion Be Entertainment (ERBE). Oleh karena itu Mensos meminta keluarga PM untuk tinggal di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan anak yang sempat putus sekolah diminta untuk melanjutkan sekolah di sekitar Balai.

Di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, PM dewasa (seperti pemulung) mulai diberikan keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan penghasilan bagi PM. Suatu terobosan penting atas inisiatif Menteri Sosial untuk pembuatan kompos dan daur ulang sampah non organik, telah ditawarkan kepada Kementerian untuk diambil sampahnya. Kemenkeu, Kemenhub dan Kemen ESDM telah mulai menyalurkan sampah dari kantor ke Balai Pangudi Luhur untuk selanjutnya dilakukan daur ulang sampah oleh para pemulung yang telah jadi binaan balai.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan memberikan keterampilan wirausaha bagi 23 Orang PM ini, Kemensos menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi. LKS turut membantu memberikan pelatihan kewirausahaan bagi 23 PM ini.

Sementara PM dewasa mendapatkan keterampilan vokasional, maka untuk  anak-anak putus sekolah diusahakan dapat melanjutkan sekolah, seperti  kejar paket A,  B dan C. Dimungkinkan juga anak disekolahkan di sekitar Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi.

Skemanya, PM diberikan rehabilitasi sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ini memiliki 7 layanan langsung yang terdiri dari dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental dan spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

Kemensos juga membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar PM. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK, ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam meperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)" terang Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat.

Sementara PM mendapat program ATENSI di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

Rencananya Rusunawa akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.

Proses peninjauan lokasi-lokasi dan pengukuran lahan untuk pembangunan Rusunawa telah dilakukan jajaran Direktorat Rumah Susun, Kementerian PUPR pada Rabu, (6/1). Pihak Kementerian PUPR akan menindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas hal teknis lainnya dalam pembangunan Rusunawa ini.

Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. Biaya sewa  yang terkumpul akan dikelola untuk modal awal koperasi bagi PM yang berada di Rusunawa.

Kemensos bersama Kementerian/Lembaga lain terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya layanan rehabilitasi sosial bagi warga terlantar dan rentan.

Menteri Sosial Risma menyampaikan bahwa Balai dalam hal ini tidak hanya memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, tetapi harus dapat dipastikan PM bisa mandiri, merubah cara berfikir, merubah perilaku dan diberi pelatihan serta diasistensi dengan intensif pada saat aftercare hingga PM dapat hidup layak dan mandiri.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI