Mensos Risma Tunjukkan Inovasi Penyandang Disabilitas Indonesia kepada Delegasi Negara HLIGM-FRPD

BOGOR (21 Oktober 2022) - Beberapa delegasi negara pada Pertemuan Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk Penyandang Disabilitas atau disebut High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and the Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) tiba di Sentra Terpadu "Inten Soeweno" di Cibinong, Bogor, dengan disambut alunan musik angklung. Merdunya alat musik khas Sunda ini dimainkan oleh para penyandang disabilitas berbakat.

Rona gembira terpancar dari wajah para delegasi, seraya membidik momen mengagumkan ini dengan smartphone masing-masing.

Selepas penyambutan, para delegasi diajak Menteri Sosial Tri Rismaharini melihat hasil karya para penyandang disabilitas, sekaligus inovasi Kementerian Sosial berupa alat bantu dan produk wirausaha.

"Jadi, ini hari terakhir acara dengan UNESCAP. Di hari terahir ini, kami menunjukkan beberapa karya teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia. Salah satunya peralatan (alat bantu) aksesibilitas," kata Mensos.

Di pameran ini, inovasi alat bantu Kementerian Sosial terdiri dari tongkat adaptif, sensor air, kursi roda elektrik, kursi roda adaptif dan motor roda tiga. Alat bantu ini dirakit oleh penyandang disabilitas dan didesain sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas.

Alat bantu aksesibilitas ini, sambung Mensos, didesain untuk membantu para disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi, maupun mandiri dalam aktivitas sehari-hari.

"Jadi, kursi roda adaptif untuk Cerebral Palsy itu berawal dari saya bermimpi bahwa pasti ada cara untuk bagaimana mereka bisa berdiri dan mereka bisa melakukan aktivitas seperti non-disabilitas," jelas Mensos.

Alat bantu ini juga sempat dicoba oleh Undrakhbayar Chuluundavaa, salah satu delegasi dari pemerintah Mongolia. "Terima kasih banyak sudah memperbolehkan saya mencoba kursi roda ini. Di Mongolia juga sedang berusaha mengembangkan teknologi seperti ini. Kursi roda disana masih belum sampai pada tahap seperti di Indonesia ini," Katanya.

Kemudian, Mensos juga menekankan dua hal yang diperlukan penyandang disabilitas, yang pertama adalah alat bantu aksesibilitas. Kedua, pemberdayaan agar mereka bisa mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun. Dua pendekatannya, yaitu pendekatan teknologi dan entrepreneurship.

"Seperti Gading, kita bantu dia alat motor roda tiga agar dia bisa berjualan. Kalau dulu, dia jualan pakai sepeda, dia hanya dapat Rp300 ribu sehari. Sekarang, dia bisa sampai Rp1 juta lebih per hari. Jadi, ini ada kenaikan penghasilan dengan alat bantu," tutur Mensos.

Selain alat bantu, Mensos juga akan memperkaya mereka dengan kemampuan memasarkan produk hasil karya mereka. Mensos juga telah membangun wadah untuk memasarkan produk-produk mereka melalui Sentra Kreasi ATENSI yang ada di 31 Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial.

31 Sentra/Sentra Terpadu ini juga memberikan layanan di kepada seluruh kluster penyandang disabilitas. Kemensos juga akan melakukan maping keahlian para penyandang disabilitas untuk mengasah potensinya.

Di sisi lain, Mensos juga masih memproses hak paten dari alat bantu karya penyandang disabilitas ini. Hak paten ini  untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikannya.

Pameran hasil karya para penyandang disabilitas ini mendapat apresiasi dari para delegasi negara  Asia Pasifik yang diundang. Hal ini disampaikan oleh Monthian Buntan, Delegasi dari Thailand.

"Saya kira tongkat adaptif ini adalah perkembangan yang sangat bagus karena memiliki berbagai fitur. Ada fitur untuk sensor air, api, dan rintangan. Saya akan berusaha mendorong untuk melakukan perkembangan sensornya, ukurannya, dan juga beratnya sehingga bisa lebih ringan lagi dan bisa terhubung ke smartphone," katanya.

Monthian juga memberi masukan bahwa penyandang disabilitas netra pasti ingin yang lebih ringan, kuat, tipis dan kecil sehingga sangat bagus untuk aksesoris pendukung sama seperti jam dan membuatnya terlihat menarik.

Di kesempatan ini Mensos menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas walau belum sempurna. Indonesia akan terus bergerak untuk bisa mendampingi para penyandang disabilitas agar bisa berdaya.

JAKARTA (21 Oktober 2022) -- Pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah tentang disabilitas se-Asia-Pasifik atau High-level Intergovermental Meeting on The Final Review of The Asian and Pasific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM APDPD) ditutup dengan lahirnya Jakarta Declaration yang menandai dimulainya dekade ke empat dari dasawarsa penyandang disabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Deklarasi Jakarta diharapkan mampu menegaskan kembali komitmen pemerintah negara Asia Pasifik dalam mewujudkam Strategy Incheon yang diinisiasi sepuluh tahun lalu.

"Hari ini, hari terakhir dan sudah ditutup untuk pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah di Asia Pasifik dan kita membuat Deklarasi Jakarta untuk tindak lanjut 2023-2032, yang akan ditindaklanjuti oleh para anggota, diakselerasi dan dilaksanakan," kata Mensos dalam keterangannya pasca menutup kegiatan yang berlangsung tiga hari itu.

Deklarasi Jakarta memuat enam resolusi sebagai komitmen pemerintah di negara Asia Pasifik dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Salah satu isu prioritas adalah penyelarasan Konvensi Hak Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada legislasi tingkat nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi CRPD melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan pada tahun 2016,  UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Menurut Risma, harmonisasi legislasi menjadi tantangan paling berat bagi Pemerintah Indonesia karena memiliki pemerintahan pada tiga level yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daera kabupaten/kota.

"Itulah yang PR saya yang paling berat karena kita punya tiga level pemerintahan. Itu tidak mudah pasti, tapi kita harus tetap mencoba," katanya saat diwawancarai oleh wartawan di Jakarta, Jumat (21/10).

Sementara itu, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan meskipun implementasi dari CRPD telah mengalami kemajuan, namun penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik menghadapi hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari lainnya.

Untuk itu, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional era Presidan SBY ini mengajak anggota UNESCAP untuk memperkuat kemitraan baru dengan organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lainnya menciptakan pendekatan masyarakat yang menyeluruh.

"Dengan janji baru ini (Deklarasi Jakarta), mari kita investasikan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kita mencapai 10 sasaran Strategi Incheon selama dekade baru,"  katanya saat memberikan pernyataan penutup.

Dalam mengadopsi Deklarasi Jakarta, Armida berharap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan signifikan dalam semua kebijakan dan program terkait disabilitas, sejalan dengan semangat nothing without us (tak akan berarti tanpa kita).

Adapun, HLIGM APDPD terlaksana atas kerja sama UNESCAP dengan Kementerian Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sejak 19 Oktober dan berakhir pada 21 Oktober 2022. Turut hadir pada kegiatan ini, delegasi dari 53 negara anggota, 9 negara asosiasi, negara observer, badan PBB, dan organsisasi masyarakat sipil.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI