Mensos Rumuskan "Roadmap" Lintas K/L Penyaluran Beras Fortifikasi

JAKARTA (13 Oktober 2020) – Kementerian Sosial RI berupaya keras mempercepat penanganan stunting di Indonesia melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dengan memilih komuditas beras fortifik

Untuk mendorong percepatan program, Mensos Juliari menugaskan Sekjen Kemensos membentuk satu tim lintas kementerian/lembaga (K/L). Tugasnya adalah untuk segera merumuskan roadmap mengenai penggunaan beras fortifikasi terhadap BPNT.

“Untuk mempercepat, saya mengagendakan rapat dengan K/L terkait agar kebijakan ini dapat disepakati oleh lintas K/L sehingga implementasi lebih kuat,” kata Mensos Juliari hari ini (13/10).

Berbagai kajian terkait dalam penggunaan beras fortifikasi diyakini bisa digunakan dengan baik dalam program bansos pangan yang sudah dijalankan selama ini.

“Maka, saya meminta K/L terkait untuk turut mendukung sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan massif,” kata Mensos Ari – demikian sapaan akrabnya.

Kemensos mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan stunting. “Kami ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo antara lain untuk mempercepat penanganan stunting di Indonesia agar target 14% tercapai dengan BPNT,” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam rapat virtual di Jakarta, Senin (12/10/2020).

BPNT, kata Juliari, perlu membuat kajian bagaimana memasukkan berbagai produk makanan yang memiliki dampak langsung bagi pengurangan stunting.

“Di Kemensos BPNT telah dan sedang berjalan dengan menyasar 19 juta keluarga. Namun dari jumlah yang ada perlu rinci sau per satu jenis beras yang dikonsumsi melalui program tersebut,” kata Juliari.

Berdasarkan informasi  ada warga menerima beras fortifikasi yang diyakini bisa memperbaiki gizi anak-anak usia dini ataupun balita.

“Sebagai program massif kita perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan dan ditugaskan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melakukan kajian bersama dengan Puslitbang, Bulog, serta BPOM,” kata Juliari.

Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras menandaskan tim yang akan ditugaskan antara lain Kemensos, Kemenkes, BUMN, Kemendagri, Kementan, BKKBN, BPOM, Bappenas dan Kemenperin untuk segera merumuskan aspek kebijakan karena merupakan program besar dan strategis.

“Ini program besar dan di RPJM 2020-2024 dinyatakan bahwa soal penanganan stunting ini masuk menjadi program prioritas nasional,” ucap Hartono Laras.

Pada 2018 angka stunting di Indonesia ada di titik 33,38% lalu turun 27,67%, sehingga perlu menurunkan sebanyak 680 ribu guna mencapai angka 14%.

“Intinya perlu sinergi yang kuat antara K/L terkait dalam tim tersebut. Menteri Sosial menginisiasi gelar rapat dan sebelumnya akan disiapkan di Eselon I, meminta pendapat pakar dan akademisi terkait program ini, ” kata Hartono.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk penanganan stunting agar lebih cepat.

“Secara teknis bersama Bulog atau mitra lainnya untuk pengadaannya. Kami akan melakukan kalkulasi dan akan menyiapkan data aktual dan teranyar terkait progres Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Sembako,” kata Asep.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat dari kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya serta memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI