SURAKARTA (28 Januari 2021) – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen
PFM) Asep Sasa Purnama sampaikan rencana pemadanan data keluarga penerima
manfaat (KPM) dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Ada
arahan seluruh penerima bantuan sosial harus berbasis NIK dan padan dengan
Dukcapil,” terang Dirjen PFM pada saat memimpin FGD di Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah. (28/01).
Dirjen
PFM menyampaikan bahwa sasaran KPM Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai
(BST) adalah fakir miskin yang langsung menggunakan bantuannya untuk belanja
kebutuhan utamanya. “Sasaran Program Sembako dan BST adalah
orang–orang fakir miskin, yang tidak akan menabung (bantuan), sehingga
pembelanjaan ini lah yang meningkatkan perputaran ekonomi di daerah,” kata Dirjen
PFM.
FGD
tersebut diantaranya membahas mengenai permasalahan penyaluran BST, Program
Sembako, hingga data KPM yang tidak sinkron. Diketahui bahwa permasalahan yang
sering kali muncul disebabkan beberapa hal, di antaranya NIK Dukcapil daerah
dan pusat yang tidak sinkron, data yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), dan berbagai permasahan lain yang harus segera dicari solusinya
bersama.
FGD
dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM),
Asep Sasa Purnama didampingi oleh Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati,
Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan, dan Kadinsos Kota Surakarta, Tamso. Adapun
peserta dari FGD tersebut yaitu Korda, TKSK, serta perwakilan Himbara, PT Pos,
dan PT Pertani.