Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran BLT BBM di Malut Tanpa Kendala

SOFIFI (29 September 2022) - Presiden Joko Widodo memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat penerima yang tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tidak terkendala. Hal ini dipastikan Presiden Jokowi lewat kunjungannya ke tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan ibukota Tidore Kepulauan, Sofifi, Rabu (28/9).

“Gimana ibu-ibu, sudah terima semua bantuannya?” ucap Presiden bertanya kepada para penerima bantuan asal Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang duduk berderet di hadapan Presiden.

Pertanyaan itu, lantas, mendapat jawaban serempak dari para penerima manfaat yang mayoritas merupakan kaum hawa itu, “Sudaaaahhh, Bapak Presiden,” kata mereka, “Terima kasih bantuannyaaa,” sambung mereka.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang kehadirannya di Maluku Utara diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, mengungkap penyaluran BLT BBM tahap pertama untuk seluruh penerimanya akan mencapai 100% pada akhir Bulan September.

“Sampai Rabu (28/9), berdasarkan dashboard yang sudah disiapkan PT. Pos Indonesia, realisasi BLT BBM itu sudah mencapai 96,88% secara nasional. Jadi, dari total 20,65 juta KPM, itu sudah terealisasi 20.005.508 KPM,” kata Harry.

Adapun, realisasi penyaluran di Maluku Utara sendiri, telah mencapai angka 77,4%. Sementara, lokasi yang menjadi kunjungan Presiden di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, diungkap Harry, telah mencapai angka 88,8%.

“Saya kira, tingkat realisasi secara nasional, termasuk tinggi untuk tahap pertama Bulan September. Insya Allah, akhir September ini, bisa kita tuntaskan untuk mendekati 100%. Ini baru tahap pertama, akan ada tahap kedua nanti di Bulan Desember,” ucapnya.

Harry, yang turut mendampingi Presiden pada kunjungannya di Sofifi, menyatakan bahwa kendala-kendala yang mungkin dihadapi petugas di lapangan saat menyalurkan bantuan, utamanya di kawasan 3T, terus dikomunikasikan dengan PT. Pos Indonesia, sebagai pihak penyalur, dan pemerintah daerah setempat. “Ini dilakukan agar penyaluran di kawasan 3T optimal sehingga secara nasional, kita bisa menyelesaikan secara tuntas BLT BBM,” kata Harry.

Pernyataan Harry diamini oleh Deputi Operasional Vice President untuk Kantor Pos Indonesia Regional VI Makassar Syahrul Zainuddin di Kantor Pos Sofifi. Berdasarkan pengalaman dari jajarannya yang menyalurkan BLT BBM di kawasan 3T, terutama Maluku Utara dan sekitarnya, ia belum mendapati laporan adanya kendala berarti.

Menurutnya, hal utama dalam penyaluran bantuan di kawasan 3T agar berjalan tanpa kendala ialah penjadwalan yang matang. “Kalau penyaluran ke kawasan 3T itu, pertama, harus dijadwalkan dengan baik untuk menjamin bahwa seluruh penerima itu, pada saat kita datang, hadir seluruhnya, karena tidak mungkin dikunjungi berkali-kali,” terangnya.

Yang kedua, adalah penunjukan petugas. Ia akan cenderung mengirimkan petugas yang betul-betul menguasai wilayah itu sehingga penyaluran bisa maksimal. Adapun, hal ketiga, bagi dia, yang tak bisa terelakkan adalah faktor alam dan jarak tempuh.

“Seringkali, kendala lebih banyak datang dari faktor alam dan jarak tempuh yang luar biasa. Cuaca dan jarak itu mempengaruhi transportasi kami menuju lokasi. Ada yang sampai harus menggunakan 3 jenis moda transportasi sekali tempuh, angkutan udara dulu ke lokasi terdekat, lalu angkutan darat, sudah itu, lanjut ke lokasi tujuan menggunakan angkutan kapal, baik itu laut maupun sungai,” paparnya.

Namun, baginya, kendala ada bukan untuk dihindari. “Kita tetap komitmen untuk menyalurkan ke lokasi itu, langsung ke titik dimana berkumpulnya penerima. Jadi, kami betul-betul mendekatkan diri kepada penerima di lokasi terdekat dimana mereka bisa ambil bantuan. Itu yang kita utamakan untuk kawasan 3T,” katanya penuh penekanan.

Capaian realisasi yang telah diraih oleh Kemensos bersama PT. Pos ini, diakuinya, atas dukungan dan kerja sama pihak-pihak terkait, termasuk dukungan pemerintah daerah, sampai aparat penegak hukum.

“Dukungan Pemda selama ini cukup baik. Misalnya, di tingkat RT/RW, mereka membantu menunjukkan alamat warganya kepada kami. Kemudian, di tingkat Lurah/Camat, mereka menginstruksikan kepada warganya bahwa PT. Pos akan menyalurkan bantuan. Begitu pun, dengan Bupati/Walikota, mereka membantu memperlancar jalannya penyaluran,” pungkasnya.

Biro Hubungan Masyrakat
Kementerian Sosial RI