Realisasi Tahun 2023 Capai 98%, Komisi VIII DPR RI Apresiasi Program Kemensos
Penulis :
Annisa Nur Hanifah
JAKARTA (19 Maret 2024)
– Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja dengan
Komisi VIII DPR RI dengan agenda “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Sosial TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, bertempat di Ruang Rapat
Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 2, Jakarta Pusat.
Dalam
rapat tersebut, Mensos Risma menjelasakan anggaran sebesar Rp87,27
triliun berasal dari anggaran belanja berupa Belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal dan belanja bansos, serta anggaran per program
berupa perlindungan sosial dan dukungan manajemen dengan realisasi
mencapai Rp85,53 triliun (98%).
“Terkait
realisasi yang berasal dari anggaran belanja pegawai (97,46%) barang
(99,09%) modal (99,97%) dan bansos (97,96%) dengan total realisasi
Rp85,53 triliun (98,00%),” kata Risma.
Salah
satu program yang menjadi perhatian ialah Direktorat Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu program Korban Bencana Alam yang
mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai
103,76% melebihi target 245.000 orang mencapai 254.203 orang. Selain itu
program Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial
dan layanan dukungan psikososial sebesar 167,64% melebihi target dari
5.000 orang mencapai 8.382 orang yang mendapatkan bantuan.
Pada
kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina
Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja Kemensos terkait penanganan bencana
yang ada di Indonesia.
“Terimaksih
kemensos selama mengalami guncangan bencana di Indonesia, masyarakat
jadi tahu bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB tetapi juga
Kemensos, namun juga untuk memaksimalkan anggaran untuk bantuan bencana
itu harus kita dukung, jangan sampai gudang logistik kosong,” kata
Selly.
Hal senada juga
disampaikan oleh Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS. Respon cepat
Kementerian Sosial terhadap daerah yang mengalami bencana salah satunya
di Kota Semarang.
“Terima kasih atas respon cepat pengiriman bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang,” kata Wisnu.
Selain
bantuan logistik untuk bencana sosial, Program Lumbung Sosial
Kementerian Sosial juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi VIII
DPR RI Ashabul Kahfi. Ia menyampaikan agar program ini dapat dijadikan
program unggulan. Program Lumbung Sosial di bawah naungan Ditjen
Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah realisasi mencapai 151,18% dari
target 110 menjadi 167 lumbung sosial yang dibangun.
“Lumbung
sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan menjadi
program unggulan untuk daerah-daerah yang rawan bencana sehingga dapat
memudahkan pendistribusian logistik,” katanya.
“Lumbung
sosial dibentuk oleh masyarakat, masyarakat yang memilih tempatnya
dimana dan isinya logistik lengkap seperti makanan, pakaian, kids ware,
salah satu contoh yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) waktu itu
ada konflik sosial, tapi karena tidak ada kendaraan yang mengangkut
sehingga lumbung sosial ini sangat bermanfaat,” jelas Risma.
Serapan
anggaran unit eselon I dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut:
Sekretaris Jenderal anggaran Rp736,8 miliar dengan realisasi Rp727,9
miliar (98,79%), Inspektur Jenderal anggaran Rp41,59 miliar dengan
realisasi Rp41,027 miliar (98%), Direktorat Jenderal (Ditjen)
Pemberdayaan Sosial anggaran Rp53,2 triliun dengan realisasi Rp52,2
triliun (98,17%), Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial
anggaran Rp2,4 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun (97,81%),
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial anggaran Rp30,77
triliun dengan realisasi Rp30,07 triliun (97.71%).
Rapat
dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI dan diikuti 13 anggota Komisi DPR RI,
jajaran staf Khusus Menteri Sosial (SKM) dan jajaran Pejabat Eselon I
dan II di lingkungan Kementerian Sosial.
Bagikan :