SIMONTOK: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Milik Ditjen PFM

  • SIMONTOK: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Milik Ditjen PFM
  • WhatsApp Image 2019-10-04 at 17.23.07 (1)
  • WhatsApp Image 2019-10-04 at 17.23.08
  • WhatsApp Image 2019-10-04 at 17.23.08 (1)

BANDUNG (4 Oktober 2019) - SIMONTOK, aplikasi milik Ditjen PFM yang menjawab kebutuhan akses informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan asas transparansi, akurasi, dan validasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.


Aplikasi ini sudah dijalankan oleh Direktorat PFM Wilayah III sejak tahun 2017 untuk melakukan evaluasi kinerja para pendamping KUBE, RS-RTLH dan Sarling termasuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, data penerima bantuan sampai dengan pelaporan perkembangan penerima bantuan. Yang kemudian mulai diadopsi Direktorat PFM Wilayah I untuk dengan menambahkan sistem pengajuan bansos regular secara online, untuk mempermudah penyampaian data dan bahan dari para pengguna kepada Direktorat PFM.


Sesuai dengan arahan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I (Direktur PFM Wilayah I), AM. Asnandar, saat membuka kegiatan Evaluasi Bansos Reguler Dan Penetapan Lokasi Wilayah 2020, Kamis (3/10) kemarin, bahwa Penyerahan proposal untuk tahun anggaran 2020 akan dilakukan secara online melalui aplikasi SIMONTOK.

 

Sosialisasi SIMONTOK telah dilakukan kepada 373 orang peserta yang terdiri dari Kepala Bidang dan admin pengolah data bansos Provinsi/Kab/Kota di Wilayah I, para peserta langsung melakukan penginputan data sesuai dengan arahan Direktur PFM Wilayah II, untuk memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota di wilayah I untuk dapat mengajukan dua kecamatan masing-masing dua desa untuk mendapatkan bansos regular.


SIMONTOK berfungsi untuk monitoring perkembangan bantuan KUBE, RTLH dan Sarling yang dilaporkan setiap bulan oleh pendamping sosial. Sistem Monitoring Kinerja (SIMONTOK) menyediakan sistem pengajuan proposal bantuan dan pembutukan kelompok Penerima KUBE, RS RUTILAHU, dan Sarling yang bias diakses oleh petugas kabupaten dan terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bagikan :