Tak Atur Pemasok, Mensos Berharap Pelaku Ekonomi Lokal Berkembang

JAKARTA (25 September 2020) - Kementerian Sosial memberikan ruang luas bagi pemasok bahan sembako untuk bantuan sosial kepada pelaku ekonomi lokal. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, hal ini untuk memastikan bansos dari pemerintah menggerakkan ekonomi lokal.

Ia menyatakan, Kementerian Sosial tidak pernah menerbitkan aturan yang memberikan keistimewaan kepada pemasok tertentu. Dengan demikian, ia berharap dari puluhan triliun bantuan sosial dari pemerintah, dapat dimaksimalkan peran pelaku ekonomi lokal.

“Nilai bantuan dari Kemensos itu kan puluhan triliun ya. Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako ini kan berbasis bantuan pangan seperti beras, telur, ikan, dan sebagainya. Harapan saya, dengan anggaran sebesar itu, bisa digunakan untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok di daerah setempat,” katanya di Jakarta (25/09).

Bila hal bisa dilakukan, maka bansos dari pemerintah diharapkan akan menggerakkan ekonomi lokal. “Jadi dari bantuan yang diterima, saya harapkan KPM, bisa membelanjakannya di daerah itu juga. Pemasok lokal saya harapkan juga bisa menyediakan berbagai bahan pokok yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik,” katanya.

Sejauh mana efektiftas bansos memutar perekonomian di suatu daerah, menurut dia, tentu saja tidak lepas dari peran pemimpin daerah. “Di sini peran pemimpin daerah tentu saja sangat besar. Langkah terencana dan inovatif dari pemimpin daerah bisa menciptakan iklim usaha yang memungkinkan penyediaan bahan pangan dengan kualita baik namun dengan harga uang terjangkau,” katanya.

Peran bansos dan mendorong perputaran ekonomi lokal menjadi pesan Mensos dalam kunjungannya di berbagai daerah, dalam memantau dari dekat proses penyaluran bansos. Hal sama ia sampaikan pula saat ia menyapa warga Kota Ranai, Kabupaten Natuna, dan menyaksikan penyaluran bantuan sosial di kawasan perbatasan ini, Selasa lalu (22/9).

Ada dua jenis bantuan sosial yang disaksikan Mensos di Natuna, yakni Bansos Sembako #KemensosHadir dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk bansos sembako, disalurkan sebanyak 985 paket melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Bansos sebako selanjutnya disalurkan kepada 2.552 masyarakat di perbatasan.

Kemudian juga, Kemensos menetapkan sebanyak 5.784 keluarga penerima manfaat (KPM) BST di Kabupaten Natuna dengan nilai total sebesar Rp1.735.200.000. Selain itu, sebanyak 3.175 KPM di Kabupaten Natuna juga tercatat masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dengan nilai total sebanyak Rp7.302.500.000.

Dengan demikian, dari kedua jenis bansos, masyarakat Kabupaten Natuna menerima total sekitar Rp9 miliar. Mensos menyatakan, berbagai bantuan ini diharapkan membantu meringankan beban masyarakat akibat pandemi.

Terima Kasih Mensos

Warga Teluk Lampa Kabupaten Natuna Abu Bakar menyatakan kegembiraannya mendapat bantuan dari Kemensos. Pria 50 tahun yang berprofesi menjadi nelayan ini menyatakan sangat terbantu dengan paket sembako yang diterimanya dari Kemensos melalui kegiatan bakti sosial Badan Keamanan Laut RI.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan. Sebagai nelayan pendapatan saya tidak menentu. Apalagi sekarang musim angin dan ada pandemi. Bantuan ini sangat membantu di saat penghasilan hampir tidak ada,” kata Abu.

Pandemi sangat memukul kondisi Abu. Berbagai pembatasan membuat kegiatan melaut tidak bisa berjalan lancar, dan dampaknya ke menciutnya penghasilan. “Penghasilan jauh berkurang, karena kita kurang melaut. Lagi pula sekarang ini angin kencang. Makanya bantuan ini sangat bermanfaat karena datang sangat sulit. Terima kasih Pak Mensos,” katanya.

Hal senada disampaikan Ny. Airin yang merupakan KPM PKH Ceria di Kota Ranai. Selain mendapatkan bantuan dari PKH, perempuan 43 tahun ini juga menerima Bantuan Sosial Beras.

“Sangat membantu saya dan keluarga. Apalagi masa Covid sangat sulit mencari nafkah. Terima kasih Kemensos, bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” katanya. 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI