Kondisi COVID-19, Mensos Minta SDM PKH Tetap Kerja Keras

Kondisi COVID-19, Mensos Minta SDM PKH Tetap Kerja Keras
JAKARTA (10 Juli 2020) – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia masih dihadapkan pada kondisi sulit di masa pandemi COVID-19. Mereka tetap dituntut bekerja keras menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam memastikan bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran.

“Ini kan kondisinya abnormal, tugas Pendamping PKH tidak boleh berhenti sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan KPM, tapi juga harus memastikan dirinya sehat dan tidak terpapar COVID-19,” kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, saat kegiatan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kulaitas SDM PKH di Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.

Mensos mengatakan, di tengah kondisi pandemi, semuanya menjadi tidak mudah bagi pendamping di lapangan. ”Belum lagi, adanya warga yang kehilangan penghasilan akibat terdampak COVID-19 dan sebelumnya tidak masuk dalam data penerima PKH maupun BPNT," imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada SDM PKH, mulai dari Pendamping, Koordinator Kabupaten (Korkab)/Koordinator Kota (Korkot), Koordinator Regional (Koreg), Koordinator Wilayah (Korwil) sampai Peksos Supervisor, agar meningkatkan kualitas dalam pendampingan KPM di wilayahnya masing-masing.

Terlebih, Mensos menyebut bahwa PKH mendapat perhatian sangat serius dari Presiden. Karenanya, keberhasilan program bergantung pada kinerja pendamping di lapangan.

“Kalian adalah ujung tombak PKH. PKH ini tidak akan bisa sukses tanpa kalian semua, tapi kalau pendampingnya ogah-ogahan, tidak serius bekerja, ya ngga bakal sukses juga (PKH),” tegas Mensos kepada seluruh SDM PKH.

Tidak hanya peran SDM PKH, Juliari juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), demi keberhasilan penyaluran bansos, terutama terkait data penerima.

"Sebagus apapun program, kalau koordinasi di daerah tidak bagus, maka program akan sulit berhasil. Nah, petugas lapangan yang ditugaskan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), salah satunya adalah Pendamping PKH," tutur dia.

Sejak Januari sampai Juli 2020, lanjutnya, sekitar Rp 3,7 triliun sudah tercairkan untuk program tersebut. Ia menyatakan realisasi itu tidak mungkin lancar jika koordinasi dengan daerah tidak bagus.

“Makanya, koordinasi ke daerah perlu terus ditingkatkan agar serapan bantuan dan anggaran juga bisa cepat, sesuai dengan keinginan Pak Presiden," tandas Mensos.

Penulis :
Alif Mufida Ulya
Editor :
Alek Triyono; Annisa YH

Bagikan :