Mensos Serukan Terciptanya Keserasian Sosial untuk Merawat NKRI

JAKARTA (6 September 2019) - Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan kepada semua pihak menciptakan Keserasian Sosial untuk menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya hubungan dan interaksi sosial antar warga masyarakat yang dinamis, selaras dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan dan persaudaraan sejati", tutur Mensos mengawali sambutannya saat membuka Bimbingan Teknis Keserasian Sosial 2019 di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat.

Mensos yang secara khusus memakai pakaian dan mahkota adat Papua untuk acara ini mengatakan Bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, kelompok dan golongan yang merupakan anugerah tak ternilai dari Allah SWT. Perbedaan ini harus dijaga dan dirawat dengan benar. 

"Kita semua ini adalah saudara, kita semua adalah NKRI. Keserasian Sosial yang dilakukan masyarakat di desa atau kelurahan adalah cara kita menjaga dan merawat toleransi dalam  kebhinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya di hadapan peserta Bimtek.

Ia menjelaskan Kementerian Sosial, melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), memiliki program Keserasian Sosial yang disalurkan ke berbagai kota maupun kabupaten yang memiliki rawan konflik sosial atau memiliki potensi disharmoni sosial. 

Pada tahun 2019, lanjutnya, Kementerian Sosial telah merealisasikan kegiatan Keserasian Sosial sebanyak 250 titik lokasi rawan konflik sosial dengan total anggaran Rp 37,5 miliar. 

"Tujuan akhir dari kegiatan Keserasian Sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial di masyarakat dalam mengantisipasi potensi-potensi kerawanan sosial yang terjadi melalui peran Forum Keserasian Sosial," terangnya.

Forum Keserasian Sosial adalah potensi sumber daya desa yang merupakan pelopor-pelopor perdamaian yang memiliki tugas dan tanggung jawab membangun perdamaian pada tingkat desa.

Tugas dan tanggung jawab ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat seperti memfasilitasi dialog perdamaian, kerja bakti dan gotong royong serta melakukan pendampingan sosial kepada masyarakat. 

Forum Keserasian Sosial juga bersinergi dengan perangkat desa, pihak keamanan dan terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dapat terwujud. 

Suasana Kebhinekaan

Sementara itu, saat membuka acara, Mensos mengaku sangat terkesan dengan ratusan peserta yang hadir mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang memakai baju adat dari Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Provinsi Papua.

"Hari ini suasananya berbeda dan unik. Seluruh peserta mengenakan busana adat. Ini adalah upaya kita untuk melestarikan dan menghargai tradisi kita," tuturnya. 

Mensos juga memuji tari-tarian pembuka acara yang menampilkan Tari Yapen dari Papua. Bagi Menteri, tarian Papua yang dibawakan oleh Sanggar Seni Swargaloka dari Jakarta ini merupakan bentuk persaudaraan dan toleransi.

Melalui tarian tersebut, Mensos mengajak semua pihak untuk mendoakan saudara-saudara di Papua yang beberapa waktu lalu mengalami konflik sosial yang berujung kepada terjadinya kerusuhan.

"Untuk mengembalikan Papua ke kondisi normal dan damai, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin melalui pendekatan persuasif, kemanusiaan, dan tentunya dalam komitmen bingkai keutuhan NKRI," tegasnya. 

Bimbingan Teknis Keserasian Sosial 2019 berlangsung di Jakarta diikuti 480 peserta dari dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota, Forum Keserasian Sosial, dan Tenaga Pelopor Perdamaian dari berbagai wilayah di Indonesia.  

Dalam sambutannya, Mensos juga berdialog dengan peserta tentang makna Keserasian Sosial, arti Pelopor Perdamaian, dan sebagainya. Mensos juga menyerahkan bantuan Keserasian Sosial secara simbolis kepada 10 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku Utara. 

Turut mendampingi Mensos dalam Pembukaan Bimtek Keserasian Sosial 2019 adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian, Harry Soeratin, Sekretaris Jenderal, Hartono Laras, Inspektur Jenderal, Dadang Iskandar, Staf Khusus Menteri Sosial, Febri Hendri dan Neil Iskandar, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Safii Nasution.