DPR Setuju Anggaran Kemensos TA 2022 Rp78,2 Triliun, Pemberdayaan Ekonomi Jadi Perhatian Penting

JAKARTA (27 Agustus 2021)  – Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial TA 2022 sebesar Rp78,2 Triliun. Tahun depan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi perhatian penting pada program-program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan dampak pandemi yang memicu peningkatan angka kemiskinan.

Secara umum, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, anggota dewan sangat mengapresiasi kinerja dan program kerja Mensos. Penambahan anggaran untuk Program Sembako dan bantuan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu, menjadi isu yang banyak disinggung dan mendapat apresiasi positif.

Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Demokrat Dr H Achmad MSi menyatakan, setuju dengan pemberdayaan sosial yang dinilai sangat dirasakan manfaatnya dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diintegrasikan dengan lingkungan masyarakat.

“Untuk tahun 2022 Rutilahu tidak fisik lagi, tapi diintegrasikan dengan karakter masyarakat yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi seperti di kampung nelayan, serta untuk anak yatim dengan program yang berkelanjutan,” katanya.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto penyetujui pagu anggaran Kemensos tahun 2022 Rp 78.256.327.121.000 dengan satker Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pemberdayaan Sosial, Rehabiliasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penangann Fakir Miskin, serta Badiklit Pensos.

Mensos Risma menyatakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan. Tahun 2021 ini kan dikembangkan menjadi 6000 unit, karena standarnya berubah dari Rp 15 juta jadi Rp 20 juta per unit.

“Sebetulnya konsep yang kita ingin bangun bagi warga miskin jika rumahnya sudah diperbaiki tetap saja miskin cuma berubah menjadi lebih bagus, maka dilanjutkan pemberdayaan ekonomi sebab permasalahan terkadang membutuhkan aksesibilitas infrastruktur lingkungan,” kata Mensos.

Kementerian Sosial memastikan warga miskin bisa terpenuhi semua kebutuhan dasar meskipun dengan fasilitas sederhana. Tapi di saat bersamaan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam bagian lain, Mensos menyatakan, Kemensos telah berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya di beberapa wilayah di Asmat, Papua. Di wilayah ini, pemberdayaan ekonomi menyasar para nelayan dengan dukungan berupa pengembangan usaha yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk koperasi.

“Di sana sudah ada pemberdayaan bagi nelayan seperti memberikan bantuan alat menangkap ikan yang lebih memadai, memberikan bantuan untuk peternakan ayam dan ayam petelur, serta men-support usaha kios dan koperasi sembako yang dikelola oleh penerima bantuan,” katanya.

Sedangkan, untuk program perlindungan sosial bagi anak yatim tahun 2022 menyasar seluruh anak yatim. Tapi untuk tahun ini hanya bagi anak yatim yang terdampak Covid-19 melalui Program ATENSI dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

“Pagu ATENSI untuk anak yatim tahun 2022 diusulkan Rp11,1 triliun rupiah. Tapi untuk tahun 2021, dialokasikan Rp 2,3 miliar bantuan untuk anak yatim karena kehilangan orangtua akibat Covid-19 dan membantu mereka bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan mengefektifkan balai-balai Kemensos khususnya bagi anak yatim yang tidak ada yang merawat, ” katanya.

Tahun depan, Kemensos akan mengusulkan bantuan untuk seleruh anak yatim. Kemensos menekankan dalam menyalurkan bantuan untuk kemandirian ekonomi mereka.

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI