MANADO (1 Oktober 2021) – Saat melakukan evaluasi dan monitoring bantuan sosial (bansos) di Manado, Menteri Sosial RI (Mensos), Tri Rismaharini menyampaikan bahwa usulan KPM baru dari daerah masih bisa ditampung. 

“Ini untuk evaluasi dan monitoring untuk penyalurannya, jadi tadi banyak yang belum realisasi karena ada penambahan setelah saya memadankan data itu banyak bisa menampung usulan baru dari daerah,” kata Mensos saat ditemui di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "Tumou Tou", Kota Manado, Sulawesi Utara (01/10).

Ia juga menemukan bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan haknya dikarenakan mereka belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS) sehingga belum bisa melakukan transaksi. Mengetahui hal tersebut, Mensos meminta dua minggu setelah kegiatan evaluasi dan monitoring ini KKS sudah bisa terdistribusi seluruhnya kepada KPM. 

“Usulan yang baru itu juga banyak yang belum menerima kartu keluarga sejahtera, jadi kita minta dua minggu setelah ini maka kartu keluarga sejahtera tadi, harus sudah bisa terdistribusi ke penerima manfaat,” ujar Mensos.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, Mensos menyampaikan harus adanya kerja sama antara pemda dan pihak bank Himbara agar KKS dapat cepat terdistribusi seluruhnya kepada KPM. 

“Harus ada kerja sama antara Pemda dan Bank, supaya cepat tercapai distribusinya,” kata Mensos.

Berdasarkan update tanggal 29 September 2021, untuk penyaluran Program Sembako di Provinsi Sulawesi Utara pada tahap 7, 8, dan 9 melalui Bank BRI, dari 75.111 KPM yang sudah melakukan transaksi sebanyak 69.803 KPM (92,93%). melalui Bank BNI, dari 16.255 KPM yang sudah melakukan transaksi sebanyak 15.453 KPM (95,06%). Dan melalui Bank Mandiri, dari 28.201 KPM yang sudah melakukan transaksi sebanyak 26.589 KPM (94,28%).

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya SKM Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, SKM Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili,  Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, , Sekretaris Ditjen PFM, Beni Sujanto, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus A. Silangen, Walikota Manado, Andrei Anggouw, Wakil Walikota Manado, Richard Sualang, Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, Perwakilan Bareskrim Polri, Perwakilan Dinas Sosial Di Provinsi Sulawesi Utara, Himbara (BRI, BNI, dan Mandiri), serta para Pendamping Sosial Bansos Pangan di Provinsi Sulawesi Utara.