CIAMIS (10 Maret 2022) - Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengagumi langkah-langkah dan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam merespon berbagai masalah sosial. Termasuk dalam penanganan terhadap persoalan kemiskinan dengan berbagai program.

Menurut anggota Fraksi PKS tersebut, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Mensos Risma, telah menunjukkan komitmen kuat. Itulah yang menjadi pendorong DPR RI khususnya Komisi VIII memberikan dukungan, termasuk dukungan anggaran. 

Langkah cepat mendorong pencairan bansos di berbagai daerah, menurut dia, merupakan salah satu langkah nyata Mensos dalam memenuhi hak penerima manfaat. 

“ Alhamdullilah, Kemensos dipimpin oleh seorang menteri perempuan, tapi tidak kalah dengan menteri laki-laki. Kita doakan beliau agar dijaga kesehatannya, semangatnya dan tentu saja prestasinya," kata Surahman di Ciamis (08/03).

Surahman dan anggota Komisi VIII DPR lainnya secara serempak turun ke daerah pemilihan selama masa reses. Selain menyapa konstituen, mereka juga mengecek dan menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat. 

Selain Surahman, anggota Komisi VIII DPR lainnya yang mengawal salur bansos adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dan Tjetjep Mochtar Sholeh di wilayah Kabupaten Cianjur. Kemudian Matindas J. Rumambi di Sulawesi Tengah.

Di Ciamis dan Kuningan, Surahman menyerahkan bantuan ATENSI, PKH dan BPNT secara simbolis senilai total Rp112.045.052.700. Sebelumnya, pada 7 Maret 2022, Surahman dan Kementerian Sosial juga menyerahkan bantuan ATENSI, PKH dan BPNT di Kabupaten Ciamis senilai Rp145.633.625.000.

Di Cianjur (09/03), Tjetjep Mochtar Sholeh menyerahkan bantuan ATENSI, PKH dan BPNT secara simbolis senilai Rp223.618.800.000. Sehari sebelumnya, ia menyerahkan secara simbolis bantuan ATENSI, PKH dan BPNT di wilayah Kota Bogor senilai Rp58.126.180.000. Bersama Kemensos, Matindas J. Rumambi menyerahkan bantuan senilai Rp218 miliar di Sulawesi Tengah.

Bantuan ATENSI yang diserahkan di berbagai lokasi secara umum meliputi bantuan aksesibilitas kursi roda, bantuan kewirausahaan (ternak kambing, ayam petelor, dan usaha warungan). Ada juga bantuan warga terdampak longsor, lansia, bantuan nutrisi anak dan kruk serta tabungan, bantuan untuk bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu.

Pada kesempatan tersebut, Matindas J. Rumambi menyampaikan apresiasi kepada Mensos atas terealisasinya bantuan sosial untuk penerima manfaat dari Januari, Februari, Maret 2022. 

“Terealisasinya bantuan sosial menandakan jajaran Kementerian Sosial telah bekerja dengan luar biasa termasuk para pendamping dalam mengawal program Kementerian Sosial,” katanya. Ia berharap, bantuan sosial tidak hanya dinikmati penerima manfaat tapi berdampak positif bagi masyarakat di daerah terkait.

Dalam kesempatan berbeda, Diah Pitaloka meminta pendamping memantau dan memastikan perkembangan kemandirian penerima manfaat. Ia juga meminta PT. Pos Indonesia dan Himbara, lebih fokus kepada pelayanan masyarakat dengan memastikan bantuan ATENSI bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, PKH, dan BPNT.

“Terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang telah membangun berbagai perbaikan terutama menyangkut data, penyaluran dan SDM serta terus memastikan Kemensos Hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Idit Supriadi Priatna memotivasi penerima manfaat agar segera bisa mandiri. “Ibu-ibu yang hadir di sini, harus punya mimpi, suatu saat ibulah yang akan mengasihi orang lain dan harus berubah nasibnya menjadi lebih baik," kata Idit.

Ia juga berharap, suatu saat jumlah penerima bantuan akan menurun, karena sudah banyak yang mandiri dan berdaya. "Suatu saat, Ciamis harus turun angka penerima bantuannya, tidak sebesar ini," tuturnya.

Di Cianjur, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Tati Nugrahati menekankan pentingnya penguataan koordinasi di lapangan untuk memastikan KPM telah menerima haknya dengan baik.

Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Kemensos menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) untuk mempercepat salur bansos pada Januari- Februari-Maret 2022. Juknis yang dimaksud adalah Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari Februari Maret 2022.

Juknis merupakan payung hukum untuk Program Sembako yang disalurkan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia. Kerja sama dengan PT Pos diharapkan mempercepat salur Program Sembako bulan Januari, Februari dan Maret. Selain sebagai payung hukum juknis tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.