JAKARTA, (23 Juni 2021) - Hari ini Kementerian Sosial mulai
mendistribusikan telur rebus kepada masyarakat. Menteri Sosial Tri Rismaharini
meninjau aktivitas perebusan dan pengepakan telur di tenda Tagana di halaman
belakang kantor Kementerian Sosial.
Sebanyak 5.500-an orang menerima masing-masing dua butir telur
matang. Telur disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan RT/RW
di sekitar kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya.
Menurut Mensos, pandemi telah mengakibatkan banyak masyarakat
berkurang pendapatannya. Hal ini membuat mereka tidak mampu menyediakan
kebutuhan protein yang justru dibutuhkan untuk melawan serangan virus.
“Pandemi membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa mencukupi
kebutuhan protein. Oleh karena itu kita bantu masyarakat dengan memberikan
bahan makanan dengan asupan tinggi protein, seperti telur untuk meningkatkan
daya tahun tubuh,” kata Mensos saat meninjau aktivitas pengolahan telur di
halaman belakang kantor Kemensos (23/06).
Hari ini, Kemensos mendapatkan stok telur sebanyak 110 ikat atau
setara dengan 1.650 kg (1,65 ton) diterima pada tanggal 21 Juni. Kemarin diterima
lagi 67 ikat atau setara dengan 1.000 kg (1 ton).
Sebanyak 3.169 orang menerima telur melalui LKS di DKI Jakarta. Dan
1.200 orang melalui RT/RW di sekitar kantor Kemensos. Untuk keperluan memasak,
dibantu relawan Tagana sebanyak 30 orang.
Mensos menyatakan, ada alasan tersendiri telur didistribusikan
kepada masyarakat dalam keadaan matang. “Harus matang. Kalau diberikan kepada
masyarakat dalam keadaan mentah nanti beresiko. Dengan mengkonsumsi telur,
diharapkan dapat membantu asupan protein dan meningkatkan daya tahun tubuh,”
katanya.
“Kami memiliki peralatan memasak sehingga berinisiatif untuk
mengolahnya terlebih dahulu, agar siap dikonsumsi karena jika diberikan mentah
akan berisiko pecah,” katanya.
Apakah warga masyarakat lainnya akan menerima telur matang juga,
Mensos masih akan menunggu evaluasi lebih lanjut. “Nanti kita lihat dulu ya,”
kata Mensos.
Dukungan Legislator
Komisi VIII DPR-RI mendukung langkah-langkah pemerintah melalui
Kementerian Sosial yang tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program
bantuan sosial.
Dalam pertemuan dengan Mensos hari ini, anggota Komisi VIII DPR-RI
Achmad mendiskusikan tiga topik. Yakni perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) agar semakin berkualitas dan tepat sasaran, inovasi dalam
penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui rekening penerima, dan
peningkatan program pemberdayaan.
“Kami mendukung langkah-langkah Kemensos. Saat ini kan Bu Risma
sedang melakukan perbaikan DTKS, BPNT tidak lagi berupa barang tapi non tunai,
dan juga program pemberdayaan,” kata Achmad usai bertemu dengan Bu Risma di
ruang kerjanya (23/06).
Di antara sejumlah contoh data tidak valid, antara lain ada
masyarakat yang layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan. Dan sebaliknya,
ada yang tergolong mampu, namun mendapatkan bantuan. “Kami mendukung
langkah-langkah perbaikan data penerima bantuan sehingga kualitas data lebih
baik dan semakin tepat sasaran,” katanya.
Achmad juga berharap, program pemberdayaan bisa dipahami dan
diperluas kepada lapisan masyarakat lain. Sasaran yang dimaksud adalah
masyarakat kurang mampu di sektor nelayan, perkebunan, dan usaha mikro
menengah.
“Program pemberdayaan sangat mulia. Terlebih masa pandemi ini kan
banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kemiskinan meningkat. Kami
tentu saja sangat mendukung. Sejalan dengan itu, perlu adanya evaluasi lebih
sistematis di lapangan untuk menekan adanya penyimpangan,” katanya.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI