JAKARTA (21 September 2021) - Di hadapan anggota Komite lll Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan strategi Kementerian Sosial mengakselerasi penanganan kemiskinan. Secara umum, strategi tersebut bertumpu pada dua pilar utama yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran.

 

Mensos menyatakan, peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” perekonomian. Pelakunya bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

 

“Untuk menghidupkan 'mesin kedua' bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI dengan topik Realisasi Program Kerja Kementerian Sosial RI 2021 dan Program Perlindungan Sosial di masa Pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI Jakarta (21/09).

 

Raker dipimpin Wakil Ketua DPD RI Evi Apita Maya, dihadiri secara fisik oleh 19 anggota dan sisanya secara daring. Hadir mendampingi Mensos para pejabat Eselon 1 Kemensos dan jajaran.

 

Dalam paparannya Mensos menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

 

“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” kata Mensos.

 

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

 

Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

 

“Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” kata Mensos.

 

Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

 

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Mensos menyatakan untuk mencapai target, Kemensos perlu menyiapkan daya ungkit program (laverage).

 

“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional,” katanya.

 

Kepada para senator, Mensos menyatakan telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos. SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan pelatihan. Mereka diberi kesempatan untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.

 

Dalam hal perbaikan data, Mensos menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” pada Aplikasi Cek Bansos.

 

Aktivasi dua fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

 

“Ini juga merupakan upaya untuk terus mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial,” katanya.

 

Langkah ini untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur “usul”.  Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur “sanggah”.

 

Paparan Mensos mendapat sambutan positif anggota DPD. Anggota dari Jawa Tengah Bambang Sutrisno menyatakan siap mengawal program Kemensos.

 

Mirati Dewaningsih dari Maluku menyampaikan adanya sejumlah 99.000 KPM belum cair bantuannya. Pernyataan Mirati langsung disambut Mensos dengan kesanggupan untuk langsung merencanakan hadir di Maluku. “Saya akan langsung ke sana. Karena besar sekali jumlahnya,” kata Mensos.

 

Respon cepat Mensos membuat Mirati langsung mengacungkan jempol. “Oh ibu berkenan hadir langsung ke Maluku. Mudah-mudah saya berkesempatan mendampingi ibu,” kata Mirati.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI