JAKARTA (9 Juli 2021) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperluas pelayanan dapur umum. Mulai hari ini, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempersiapkan aktivasi  dapur umum di tiga kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.

Bu Risma menyatakan, penambahan dapur umum disesuaikan dengan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yakni di Jawa-Bali. Dengan pendirian dapur umum, diharapkan dapat membantu kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI dan wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta.

“Saya sudah perintahkan untuk adanya penambahan dapur umum di Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar. Sesuai dengan wilayah pemberlakuan PPKM Darurat,” kata Mensos saat meninjau proses penyediaan makanan siap saji di Dapur Umum Kemensos di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta (09/07).

Di sini, tampak Mensos mengecek kesiapan operasional dapur umum dalam membantu kebutuhan makanan siap saji bagi tenaga kesehatan. Mensos blusukan dengan menanyakan kesiapan bahan masakan seperti sayuran dan daging. Mensos juga tampak ikut menggolah bahan masakan ke dalam wajan besar.

Dalam kesempatan tersebut Mensos menyatakan, dapur umum di TMPNU Kalibata memproduksi rata-rata sebanyak 10 ribu paket makanan siap saji dan 10 ribu butir telur rebus setiap hari. “Distribusi makanan ke rumah sakit daerah di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Tangerang,” katanya.

Tiga dapur umum yang segera beroperasi yakni di Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar, nantinya akan didirikan di balai-balai milik Kemensos. Bu Risma menyatakan, sudah ada beberapa elemen masyarakat termasuk dunia usaha yang menyatakan minatnya untuk berkontribusi.

Dengan demikian, total ada tujuh dapur umum Kemensos yang telah beroperasi membantu kebutuhan makanan siap saji untuk tenaga kesehatan. Yakni di Kantor Kemensos, TMPNU Kalibata Jakarta, Bandung, Surakarta, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar. 

Menyaring Informasi

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menekankan pentingnya masyarakat untuk cermat dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termasuk beredarnya informasi yang meminta masyarakat mengisi form untuk mendapatkan bantuan.

Kemensos secara tegas menyatakan informasi di atas tidak benar. Bahkan untuk kasus peredaran form isian untuk mendapatkan bantuan dari suatu situs, sudah dilaporkan ke kepolisian. Mensos meminta masyarakat menyaring informasi dan tidak ragu untuk menghubungi pusat-pusat informasi resmi.

“Saya minta tolong masyarakat untuk berhati-hati. Tidak mungkin kementerian itu menggunakan situs-situs semacam itu. Pasti kementerian menggunakan situs resmi (dalam menjalankan kebijakannya),” kata Mensos.

Sesuai perintah Bu Risma, Kepala Biro Humas Kemensos Hasim telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Situs tersebut mengatasnamakan Kementerian Sosial dan mengedarkan form pendaftaran kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan Rp300 ribu.

“Kami laporkan ke Polda Metro Jaya. Hanya saja setelah di konseling ternyata websitenya sudah tidak ada. Kebetulan juga memang belum ada laporan dari korban. Dan ketiga kami sebelumnya sudah laporkan ke Kominfo dan kemudian ditindaklanjuti dengan dinonaktif oleh Kominfo,” katanya. 

Dengan demikian, kasus ini tidak bisa dilanjutkan untuk penyelidikan maupun penyidikan. Pelaporan kepada kepolisian ini didasari dengan pertimbangan matang. “Ini mencemarkan nama baik Kemensos dan mengganggu upaya bersama semua stakeholder terkait yang tengah bekerja keras dan serius mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi,” pungkas Mensos.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI