JAKARTA (2 April 2020) - Kementerian Sosial siap melaksanakan arahan Presiden
Joko Widodo agar pekerja sektor informal di DKI Jakarta masuk sebagai target
program jaring pengaman sosial. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp25 triliun,
untuk sekitar 2,6 juta pekerja sektor informal di DKI Jakarta.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan,
Kemensos siap mengeksekusi arahan Presiden, sebab anggarannya sudah siap.
Nantinya, bantuan yang akan disalurkan berupa paket sembako langsung. Bantuan
paket sembako langsung ini, kata Mensos, diharapkan mampu mencegah atau menekan
arus mudik yang saat ini sudah berlangsung, dan dikhawatirkan akan makin
meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020.
Mensos menyatakan sudah berkoordinasi dengan
Gubernur DKI Anies Baswedan. Kedua belah pihak kini sedang mematangkan
langkah-langkah penyaluran “bansos khusus” untuk 3,7 juta pekerja informal di
ibu kota. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan langkah ini tinggal
menunggu data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pemprov DKI sudah memenuhi bantuan untuk 1,1 juta. Sehingga sisa 2,6 juta orang yang perlu dukungan. Kami secara prinsip bisa membantu karena anggarannya sudah siap. Tinggal kami tunggu data dari Pemprov DKI dengan mematangkan mekanisme penyalurannya,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Kamis (02/04/2020).
Penyaluran bantuan sembako langsung ini merupakan
bagian dari stimulus ekonomi terbaru yang kemarin disampaikan Presiden Joko
Widodo. Untuk bidang perlindungan sosial, dialokasikan Rp110 triliun. Mensos
mengistilahkan bantuan sembako langsung sebagai “bansos khusus” untuk
membedakannya dengan bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Program Sembako.
“Bantuan paket sembako langsung ini, merupakan
“bansos khusus”. Data penerima bantuan merujuk pada yang data ditetapkan
Pemprov DKI Jakarta. Bansos ini disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran
mereka. Sehingga, meskipun sementara mereka tidak bekerja, tidak lantas membuat
mereka pulang kampung atau mudik,” kata Mensos.
Menurut ayah dua anak ini, paket sembako langsung
merupakan salah satu jenis program jaring pengaman sosial yang baru. “Sementara
Kemensos juga sudah memiliki bansos reguler yaitu PKH dan Program Sembako yang
sudah menjangkau warga miskin yang penetapan targetnya merujuk pada Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Mensos.
Dengan berbagai bantuan tersebut, Mensos menekankan,
bahwa semua ini merupakan langkah nyata pemerintah meringankan beban masyarakat
terdampak COVID-19. “Ini sebagai wujud negara hadir di tengah-tengah
masyarakat. Dan kami pastikan pemerintah bekerja keras menangani dampak pandemi
virus korona,” kata Mensos.
Dalam rapat di Istana Bogor tadi pagi, Presiden
kembali menekankan kepada semua K/L terkait, agar menyiapkan skenario-skenario
yang komprehensif, bukan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya
sektoral atau kepentingan daerah saja.
Dari sisi hulu, Kepala Negara memandang bahwa jaring
pengaman sosial atau bantuan sosial akan menjadi sebuah stimulus ekonomi,
utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di ibu kota, di tengah penanganan
COVID-19. Seperti di DKI Jakarta, membutuhkan penerapan kebijakan jaring
pengaman sosial terhadap warga yang membutuhkan.
Biro Hubungan
Masyarakat
Kementerian Sosial RI