JAKARTA (2 April 2020) - Kementerian Sosial siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo agar pekerja sektor informal di DKI Jakarta masuk sebagai target program jaring pengaman sosial. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp25 triliun, untuk sekitar 2,6 juta pekerja sektor informal di DKI Jakarta.

 

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan, Kemensos siap mengeksekusi arahan Presiden, sebab anggarannya sudah siap. Nantinya, bantuan yang akan disalurkan berupa paket sembako langsung. Bantuan paket sembako langsung ini, kata Mensos, diharapkan mampu mencegah atau menekan arus mudik yang saat ini sudah berlangsung, dan dikhawatirkan akan makin meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020.

 

Mensos menyatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kedua belah pihak kini sedang mematangkan langkah-langkah penyaluran “bansos khusus” untuk 3,7 juta pekerja informal di ibu kota. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan langkah ini tinggal menunggu data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

“Pemprov DKI sudah memenuhi bantuan untuk 1,1 juta. Sehingga sisa 2,6 juta orang yang perlu dukungan. Kami secara prinsip bisa membantu karena anggarannya sudah siap. Tinggal kami tunggu data dari Pemprov DKI dengan mematangkan mekanisme penyalurannya,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Kamis (02/04/2020). 


Penyaluran bantuan sembako langsung ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi terbaru yang kemarin disampaikan Presiden Joko Widodo. Untuk bidang perlindungan sosial, dialokasikan Rp110 triliun. Mensos mengistilahkan bantuan sembako langsung sebagai “bansos khusus” untuk membedakannya dengan bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

 

“Bantuan paket sembako langsung ini, merupakan “bansos khusus”. Data penerima bantuan merujuk pada yang data ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Bansos ini disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Sehingga, meskipun sementara mereka tidak bekerja, tidak lantas membuat mereka pulang kampung atau mudik,” kata Mensos.

 

Menurut ayah dua anak ini, paket sembako langsung merupakan salah satu jenis program jaring pengaman sosial yang baru. “Sementara Kemensos juga sudah memiliki bansos reguler yaitu PKH dan Program Sembako yang sudah menjangkau warga miskin yang penetapan targetnya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Mensos.

 

Dengan berbagai bantuan tersebut, Mensos menekankan, bahwa semua ini merupakan langkah nyata pemerintah meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. “Ini sebagai wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kami pastikan pemerintah bekerja keras menangani dampak pandemi virus korona,” kata Mensos.

 

Dalam rapat di Istana Bogor tadi pagi, Presiden kembali menekankan kepada semua K/L terkait, agar menyiapkan skenario-skenario yang komprehensif, bukan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja.

 

Dari sisi hulu, Kepala Negara memandang bahwa jaring pengaman sosial atau bantuan sosial akan menjadi sebuah stimulus ekonomi, utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di ibu kota, di tengah penanganan COVID-19. Seperti di DKI Jakarta, membutuhkan penerapan kebijakan jaring pengaman sosial terhadap warga yang membutuhkan.

 

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI