JAKARTA (16 Juli 2019) - Pemerintah menargetkan satu juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi pada tahun 2020.

"Penetapan target ini seiring dengan tekad Presiden Joko Widodo untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui Badan Pusat Stastistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan pada Maret 2019 berada di angka 9,41 persen atau turun 0,41% poin dari Maret 2018.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2019 adalah 25,14 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta jiwa.

"Tentunya kami menyambut baik penurunan angka kemiskinan tersebut. Seiring dengan penurunan angka kemiskinan, Kemensos juga terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan salah satunya adalah dengan mewujudkan target graduasi satu juta KPM PKH pada 2020," terang Menteri.

Untuk menuju target graduasi tersebut, lanjutnya, Kemensos memperkuat peran Pendamping PKH melalui peningkatan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) PKH. SDM PKH adalah segenap pelaksana PKH di lapangan terdiri dari Pendamping PKH, Koordinator Kota, Koordinator Kabupaten, dll. 

"Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi,” kata Mensos.

Mensos menambahkan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimba ilmu di luar negeri seperti yang telah dilakukan Kemensos baru-baru ini.

“Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kemampuan SDM PKH adalah seperti kemarin kita memberangkatkan 10 SDM PKH ke Filipina,” tambahnya.

Selanjutnya, Kemensos juga meningkatkan kualitas modul Family Development Session (FDS) yang menjadi panduan bagi SDM PKH dalam memberikan bimbingan dan pendampingan KPM PKH. Modul terdiri dari Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Perlindungan Anak.

“PKH adalah backbone Program Nasional. Kini PKH semakin lama semakin berkembang maka FDS menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian KPM hingga suatu hari nanti tergraduasi dari PKH," tutur Menteri.

Kegiatan FDS merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh SDM PKH yang terkait dengan pentingnya 1000 pertama kehidupan, gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan, menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan, mengatasi kesakitan dan kesehatan lingkungan (cuci tangan, kebersihan jamban, penyediaan air bersih, dll), aksesibilitas pada Program Indonesia Sehat/Kartu Indonesia Sehat, pemberian makanan tambahan.

Upaya berikutnya, lanjut Mensos, melakukan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelatihan kepada KPM PKH agar bisa berwirausaha seperti pemberian pelatihan pengelasan dan pengolahan kerajinan bambu serta makanan.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI

Sonny W. Manalu