TAKALAR (7 Oktober 2021) – Komisi VIII DPR-RI menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Legislator menyaksikan bagaimana kerumitan dalam pengelolaan bantuan sosial, bisa selesai dalam satu pertemuan.

Pernyataan disampaikan anggota Komisi VIII DPR-RI Samsu Niang saat mendampingi kunjungan Mensos di Takalar, Sulawesi Selatan. Mensos hadir di Takalar untuk memimpin acara pemadanan data bantuan sosial di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). 

“Saya kira kita harus apresiasi Ibu Mensos dalam rangka kroscek di lapangan tentang data salur di Sulsel. Ternyata kita temukan banyak (bansos) yang belum tersalur. Dan hari ini clear . Kami apresiasi ke Bu Menteri karena cepat dan tanggap selesaikan masalah,” kata Samsu Niang dalam pamadanan data di Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi Takalar, Sulsel, Kamis (7/10). 

Menurutnya, langkah Mensos yang menghadirkan berbagai pihak, di antaranya perwakilan bank Himbara, kepala dinas sosial propinsi dan kabupaten, pendamping dan korda dalam satu tempat, dinilai dapat dengan cepat mengatasi permasalahan penyaluran bansos. 

Sehingga dengan pertemuan ini, semua pihak bisa langsung melakukan gelar data dan klarifikasi di tempat. Dengan kehadiran stakeholder dalam satu forum, telah memangkas jalur birokrasi yang kerap kali membuat jalur komunikasi bertambah panjang.

Hal ini membuat banyak kerumitan dalam salur bansos tak juga terurai. “Masalah yang selama ini tidak terselesaikan, hari ini terselesaikan. Mensos memanggil Bank Himbara, kepala dinas sosial, propinsi kabupaten, pendamping korda. Itu semua untuk mempercepat penyaluran di penerima manfaat itu,” katanya. 

Samsu menyebut, pada saat muncul kebutuhan menghadirkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ternyata bisa dihadirkan dengan cepat. Dalam hitungan satu jam, penerima manfaat langsung hadir untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah. 

“Bayangkan dalam satu jam penerima manfaat ini (bisa) didatangkan langsung. Ini (bansos) kita akan serahkan langsung. Rumahnya jauh (namun bisa) dikomunikasikan (kepada pihak yang) menjemput mereka,” kata Samsu.

Dengan cara yang diarahkan langsung oleh Mensos, tidak ada alasan bagi KPM untuk tidak datang. Karena untuk bisa datang, para KPM telah disiapkan mobil dan kemudian dijemput. 

“Hal ini untuk membuktikan bahwa data bansos memang valid. Ada datanya dan ada penerimanya. Dan mereka bisa menerima bantuan itu hari ini juga. Di Maros, Makassar ada lagi (kasus yang sama),” katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, di wilayah Sulsel, data bansos yang belum tersalur jumlahnya cukup besar. Menurut dia, di Kabupaten Maros, ada 578 KPM ditahap 1 yang belum tersalur. Belum lagi ada 18.225 penambahan di tahap 2. 

“Data yang belum salur itulah yang tadi kita selesaikan. (Di antara masalahnya adalah ada KPM) yang belum terdistribusi kartunya dan (bantuan) belum salur. Jumlahnya cukup besar,” katanya. 

Sedangkan Kabupaten Gowa, kata Risma, terdapat 2400 KPM yang belum mendapatkan bansos. Untuk itu, pihaknya meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus.

"Ini jumlahnya besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau gak terealisasi padahal orang  itu butuh,” katanya. 

Selain itu, kata Risma, ada berbagai kasus lain yang ditemukan, di antaranya, lokasi KPM yang jauh, dan KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah. 

“Ada kasus lokasi jauh, contoh di Luwu itu salurnya rendah sekali. Saya sampaikan tidak mungkin hanya mengambil kartu sudah tua gak ada fasilitas. Kita minta bank memberikan bantuan dalam bentuk tunai,” katanya.

Mensos meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September, seluruhnya dibayarkan cash pada bulan Oktober ini. 

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI