JAKARTA (16 Mei 2023) - Hubungan formal antar instansi negara, tidak hanya berlangsung melalui jalur formal. Jalur informal tidak kalah efektif menyatukan perbedaan dan meningkatkan sinergitas.

 

Mengingat pentingnya membangun hubungan melalui jalur informal, Menteri Sosial Tri Rismaharini memutuskan untuk hadir di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mensos hadir untuk ikut membuka pertandingan tenis meja dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 BPKP di Jakarta, Selasa.

 

"Selamat ulang tahun yang ke-40 BPKP. Saya sejak jadi menteri sudah dua kali datang di acara HUT BPKP. Menurut saya ini sangat penting karena dengan begini mungkin kita bisa cairkan suasana komunikasi," kata Mensos usai mengikuti pertandingan eksebisi tenis meja melawan Kepala BPKP di Aula Timur Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (16/05).

 

Mensos mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu cara mencairkan komunikasi dalam hubungan kerja sama. Tantangan yang dihadapi tidak tidak selalu efektif diselesaikan melalui jalur formal.

 

Sering kali, lanjutnya, penyelesaian masalah (dalam pemerintahan) melalui jalur formal membutuhkan waktu lama dalam proses pemecahannya. Sementara menurutnya sinergitas sangat dibutuhkan karena tidak mungkin satu masalah bisa dipecahkan hanya oleh satu sektor. 

 

"Hubungan kami erat dengan BPKP supaya kalau ada kesalahan atau persepsi yang berbeda, bisa segera kita selesaikan agar nantinya tidak jadi temuan yang berarti. Saya banyak mendapatkan input tentang bagaimana pengelolaan kegiatan di Kemensos. Ini saya lakukan bukan kali ini saja. Kalau ada masalah kami diskusi supaya tidak sampai ada temuan material," ungkap Mensos.

 

Senada, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan perlu ada sinergi, kolaborasi dan kerja sama untuk membangun kesamaan persepsi. 

 

"Kami setiap hari sinergi. Seperti yang ibu (Mensos) bilang, perlu ada sinergi, kolaborasi, kerja sama, saling persamaan persepsi. Kalau sudah cair seperti ini, enak kita menjaganya. Jadi tidak ada hambatan lah," kata Ateh.

 

Adapun hubungan mitra kerja antara BPKP dengan Kementerian Sosial antara lain terkait pengawasan program-program kesejahteraan sosial serta pengelolaan keuangan. Dari total anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 sebesar Rp78 triliun, sebanyak Rp74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat.

 

"Terima kasih kerja sama yang baik selama ini untuk menjaga pembangunan bangsa terutama (Kemensos) untuk pemberian bantuan sosial," kata Ateh.

 

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kinerja untuk menjaga mengawal keuangan dan pembangunan.

 

"Mudah-mudahan ini (kerja-kerja) kementerian-kementerian (maupun lembaga) bisa berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik pada akhir tahun," tutupnya.

 

Pertandingan digelar untuk menumbuhkan semangat olahraga di lingkungan kantor maupun masyarakat, serta memupuk pertemanan, persatuan, kesatuan serta mempererat tali silaturahmi antar-mitra kerja.

 

Turut berpartisipasi dalam acara perwakilan dari instansi Kementerian/Lembaga mitra kerja lainnya yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Kabinet, Kementerian Sosial, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).