JAKARTA (4 November 2019) - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menggelar pertemuan dengan anggota Komisi VIII DPR RI. Kepada para wakil rakyat, Mensos berarap dapat melanjutkan kemitraan yang selama ini sudah berjalan antara kedua pihak.

“Mari kita lanjutkan hubungan yang konstruktif, saling memperkuat baik dalam posisi sebagai eksekutif maupun legislatif. Bila hubungan kerja kita baik maka diharapkan akan membuahkan hasil yang baik pula, khususnya bagi masyarakat,” kata Mensos, di hadapan para anggota Komisi VIII, di Jakarta, Senin (04/11/2019).

Dalam kesempatan ini, hadir mendampingi Mensos antara lain Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, dan Inspektur Jenderal Dadang Iskandar.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W. Manalu, dan sejumlah pejabat Eselon II Kemensos. Dari Komisi VIII hadir jajaran pimpinan yakni Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, para Wakil Ketua Komisi Ihsan Yunus, Tb. Ace Hasan Syadzily, Moekhlas Sidik, dan Marwan Dasopang. Serta sebanyak sekitar 34 anggota Komisi VIII. 

Kepada anggota dewan, Mensos menekankan pentingnya kedua belah pihak mempertajam sinergi sehingga hasil kerja keduanya dapat berdampak langsung terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Mensos juga berharap Komisi VIII dapat menyamakan pandangannya tentang arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Sebagaimana sering disampaikan, Mensos kembali menekankan bahwa ia tidak ingin Kemensos identik dengan bagi-bagi bantuan.

“Sering saya sampaikan bahwa saya datang tidak untuk sekedar bagi-bagi bansos. Ke depan saya harapkan program Bansos anggarannya semakin sedikit. Maksudnya, bila bansos makin sedikit, artinya dampak bansos efektif terhadap peningkatan kesejahteraan KPM. Jadi semakin banyak penerima bantuan yang ‘naik kelas’,” kata Mensos.

Mensos juga menjelaskan, bahwa yang ia maksud anggaran bansos diperkecil bukan berarti anggaran keseluruhan untuk Kemensos dikurangi. “Anggarannya tetap sama, namun kita alihkan ke pos-pos pemberdayaan sosial. Kan tidak mungkin kita terus-terusan memberikan anggaran lalu jumlah orang miskin tidak turun-turun. Ya arus bisa turun,” kata Mensos.

Tugas menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, tidak semata-mata menjadi tugas Kementerian Sosial. Perlu sinergi lebih luas dengan semua stakeholder, termasuk kerja sama antara pemerintah dan DPR. “Oleh karena itu, ke depan kita perlu memperkuat sinergi untuk memastikan dampaknya positif untuk rakyat,” kata Mensos.

Mensos mengajak DPR menyingkirkan perbedaan, dan menyatukan persamaan-persamaan. “Dengan cara itu, kita akan lebih baik dalam membangun bangsa. Kami juga mengharapkan dukungan dan masukan dari Komisi VIII,” katanya.

Ajakan Mensos untuk bekerja sama, disambut baik Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Ia sepakat, kerja besar untuk rakyat, membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk Kemensos dengan Komisi VIII. “Jadi kerja besar Pak Mensos untuk kaum dhuafa ini harus didukung. Kami siap mendukung program kerja Pak Mensos. Silakan disampaikan apa kerja besar Pak Menteri kepada kami,” kata Yandri.


Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI

Sonny W Manalu