JAKARTA (23 Juli 2020) - Berdasarkan survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi menyatakan puas terhadap bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial.


Total hampir sebanyak 72% responden menyatakan kepuasan terhadap bansos sembako. Rinciannya, sebanyak 61,68% responden menyatakan puas dengan bansos sembako, dan 10,28% menyatakan sangat puas.


Untuk bansos tunai (BST), sebanyak 93,53% responden menyatakan BST merupakan jenis bansos yang cocok/sesuai selama pandemi. Kemudian sebanyak 97,92% repoden menyatakan target distribusi BST sudah tepat.


Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengapresiasi hasil survei Puslitbang Kesos. Menurut dia, temuan yang terjaring dari survei ini sejalan dengan berbagai survei yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Ia menilai, pada dasarnya, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam penanganan dampak COVID-19, trendnya meningkat.


“Saya mengapresiasi survei ini. Karena riset sejatinya penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Secara umum, dari berbagai survei yang saya amati, memang kinerja Kemensos trendnya terus meningkat. Ini sejalan dengan berbagai survei sebelumnya,” kata Mensos Juliari usai menjadi pembicara kunci “Seminar Eksekutif Hasil Riset bansos COVID-19” di Jakarta (23/07).


Ia mengingatkan, tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Cepatnya dampak krisis tidak bisa tetap harus disikapi dengan langkah-langkah yang sejalan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga terkesan ada beberapa aspek yang kurang optimal.


"Semua pemerintah di dunia tidak ada yang siap dengan pandemi. Bila dicari-cari, akan selalu ada celah dalam penyaluran bansos. Tidak akan pernah ada sempurnya. Maka kalau dipilih antara cepat dan tepat, saya memilih cepat. Sebab kalau tepat dulu, maka keburu COVID selesai, bantuan baru turun," katanya. 


Namun demikian, Mensos memastikan dalam pengelolaan anggaran dalam penanganan COVID-19, dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.  "Kami membuka diri dengan keterlibatan instansi pengawas seperti BPK DAN BPKP.  Kami juga melibatkan LKPP dalam pengadaan barang,"  katanya. 


Riset bansos sembako dan BST ini dilakukan oleh Badrun Susanto yang meneliti bansos sembako, dan Hari Harianto Setiawan yang meneliti BST.


Di antara temuan penelitian, sebanyak 97,92% responden menyatakan bahwa mereka layak menerima BST. Sebanyak 86,49% responden penerima BST menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial lain. Kemudian 97,92% merasa layak menerima BST, dan 63,16% rela berbagi bantuan dengan mereka yang tidak menerima.


Hadir sebagai pembahas adalah peneliti Alvara Institut Hasanuddin Ali,  peneliti Universitas Indonesia DR Ida Ruwaida, penelitian LIPI Rusli Cahaya, dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti.


Secara umum narasumber menyoroti beberapa bagian termasuk soal metodologi. Adapun Ray Rangkuti menekankan pentingnya semua pihak mewaspadai adanya politisasi bansos di daerah. "Kalau sudah seperti itu,  tujuan dari bansos yang semula untuk penanganan dampak COVID, malah bisa bergeser," katanya.


Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI