JAKARTA (19 Maret 2024) – Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI dengan agenda pembahasan “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial TA 2022 dan Isu-isu Aktual”, bertempat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Mensos Risma menjelaskan anggaran sebesar Rp87,27 triliun berasal dari anggaran belanja berupa Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos, serta anggaran per program berupa perlindungan sosial dan dukungan manajemen dengan realisasi mencapai Rp85,53 triliun (98%).

“Terkait realisasi yang berasal dari anggaran belanja pegawai (97,46%), barang (99,09%), modal (99,97%), dan bansos (97,96%), dengan total realisasi Rp85,53 triliun (98,00%),” kata Risma.

Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Program Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana Alam pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat dengan realisasi mencapai 103,76%. Capaian ini melebihi target dari semula 245.000 orang mencapai 254.203 orang yang mendapatkan bantuan.

Selain itu, Program Korban Bencana Alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial sebesar 167,64% melebihi target dari semula 5.000 orang mencapai 8.382 orang yang mendapatkan bantuan.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja Kemensos terkait penanganan bencana yang ada di Indonesia.

“Berkat uluran tangan Kemensos, masyarakat jadi tau bahwa penanganan bencana bukan hanya dari BNPB saja. Namun, guna memaksimalkan penanganan bencana itu sendiri, kita juga harus dukung alokasi anggarannya, jangan sampai gudang logistik yang telah disediakan Kemensos dibiarkan kosong begitu saja,” kata Selly.

Hal senada juga disampaikan Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS. Ia mengapresiasi respon cepat Kemensos terhadap daerah yang mengalami bencana belum lama ini, salah satunya banjir di Kota Semarang. “Terima kasih atas respon cepat dalam mengirimkan bantuan untuk penanganan banjir di Kota Semarang beberapa waktu lalu,” kata Wisnu.

Selain bantuan logistik untuk bencana sosial, program lumbung sosial Kemensos juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi. Ia menyampaikan agar program ini dapat dijadikan program unggulan. Realisasi program lumbung sosial di bawah naungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai 151,18% dari target 110 menjadi 167 lumbung sosial yang dibangun.

“Lumbung sosial ini menjadi salah satu program yang harus ditingkatkan dan menjadi program unggulan untuk daerah-daerah rawan bencana sehingga dapat memudahkan pendistribusian logistik,” katanya.

Serapan anggaran Unit Kerja Eselon (UKE) I dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut: Sekretariat Jenderal anggaran Rp736,8 miliar dengan realisasi Rp727,9 miliar (98,79%), Inspektorat Jenderal anggaran Rp41,59 miliar dengan realisasi Rp41,027 miliar (98%), Ditjen Pemberdayaan Sosial anggaran Rp53,2 triliun dengan realisasi Rp52,2 triliun (98,17%), Ditjen Rehabilitasi Sosial anggaran Rp2,4 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun (97,81%), Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial anggaran Rp30,77 triliun dengan realisasi Rp30,07 triliun (97,71%).

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI