Bahasa
English
Legislator minta pendamping pastikan kawal dengan seksama akurasi data penerima bantuan
TANGERANG (11 Maret 2022) - Komisi VIII DPR RI meminta pendamping sosial ikut memastikan akurasi data kemiskinan. Permintaan ini ditekankan sebagai tindak lanjut koordinasi Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyempurnaan data penerima bantuan sosial (bansos).
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Rizal menyatakan, DPR telah sepakat dengan Mensos Risma untuk menyempurnakan data penerima bansos. Minimal 3 bulan sekali data penerima bansos akan diperbaharui.
“Para pendamping harus mendata ulang siapa saja masyarakat yang belum masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pastikan jangan sampai bansos salah sasaran, jika ada penerima bantuan yang tidak layak sebaiknya direvisi karena bansos diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata anggota Fraksi PAN tersebut saat menyerahkan bansos di Tangerang (10/02).
Di sini, Kementerian Sosial bersama Muhammad Rizal menyerahkan bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Program Sembako secara simbolis senilai total Rp200.222.259.217. Melihat langsung proses pencairan bantuan yang berjalan cepat dan simultan di seluruh pelosok tanah air, Rizal mengapresiasi langkah cepat Mensos.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Mensos dalam percepatan penyaluran bansos khususnya di wilayah Tangerang Raya, dan umumnya di daerah lain. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam monitoring penyaluran bansos dan memastikan pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” kata Rizal.
Pencairan bansos dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di tanah air. Selain Muhammad Rizal di Tangerang, di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily. Kemudian di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, dihadiri Selly Andriany Gantina.
Bantuan yang diserahkan Kemensos bersama Ace Hasan Syadzily di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung senilai total Rp333.549.556.423. Di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang dihadiri Selly Gantina diserahkan bantuan sosial sebesar Rp427.712.838.300.
Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan memastikan, Komisi VIII terus mendorong pada pemerintah agar bantuan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Komisi VIII bersama pemerintah mendorong agar anggaran program bantuan sosial dirasakan masyarakat. Negara harus hadir memastikan masyarakat tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang kekurangan gizi, jangan sampai terlunta-lunta,” katanya.
Rekan Ace, Sely Andriani Gantina berharap, agar bantuan sosial yang diberikan dapat mendorong tumbuhnya anak-anak Indonesia yang hebat dan berprestasi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di kancah internasional.
Di bagian lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Idit Supriadi Priatna menyatakan Kemensos terus memperkuat program yang berorientasi pemberdayaan. “Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri, kita akan terus dorong, kita akan dongkrak aspek pemberdayaannya. Sehingga mereka tidak terus menerus dalam posisi sebagai penerima bantuan,” katanya.
Bantuan yang diserahkan sangat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat di Tangerang. Arifin Ilham (6), salah satu penerima bantuan ATENSI kursi roda tampak bahagia. “Terima kasih banyak Ibu Mensos sudah memberikan kursi roda untuk Ilham. Kami sudah lama ingin membelikan Ilham kursi roda, tapi apa daya, belum cukup uang yang kami punya,” kata orangtua Ilham.
Suherti (44) penerima bantuan ATENSI kewirausahaan berupa peralatan usaha kue, mengungkapkan rasa syukur. “Alhamdulillah, terima kasih Ibu Mensos sudah memberikan bantuan untuk usaha saya. Selama Covid-19 susah sekali cari tambahan penghasilan. Saya pasti gunakan alat-alat ini dengan baik. Doakan ya pak, usaha saya berhasil nanti,” kata Suherti.
Bantuan yang diserahkan kepada penerima manfaat, terutama bantuan ATENSI, diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial, yaitu Sentra Wyata Guna Bandung, Sentra Kahuripan Sukabumi, Sentra Panasea Jakarta, dan Sentra Melati Jakarta.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
