JAKARTA (2
September 2022)
- "Mulai 1 September kemarin,
Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT
BBM) melalui Kementerian Sosial dengan total sebesar Rp12,96 T," ucap
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini usai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi
penyandang disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI, Jumat (2/9).
Secara
simbolis, penyerahan BLT BBM telah diberikan Presiden Joko Widodo kepada 100
Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu Sembako dan
Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani, Rabu
(31/8).
"Bantuan
ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah
mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan
meningkatkan daya beli Warga," ucap Risma.
Hal
ini sejalan dengan amanat Presiden Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya
beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik.
Risma
menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up dari
setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double.
Untuk
penyalurannya memanfaatkan jasa PT. Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk
4 (empat) bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp150 ribu per
bulan. Namun, mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama
September ini Rp300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember
ini, senilai Rp 300 ribu lagi. Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp600
ribu.
Adapun
data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Kementerian Sosial secara
berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat
dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut sudah
dipadankan dengan Dukcapil.
"Setiap bulan minimal satu kali saya
membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan
dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis.
Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang
pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya
akan di- update dari lapangan," ujarnya.
Dipenghujung
pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan
dapat menopang perekonomian masyarakat.