English
Bahasa
Dirjen Rehsos Imbau Jaga Produktivitas Kerja di Masa Pandemi COVID-19
Penulis :
OHH Ditjen Rehsos
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Zahra Aulia F; Karlina Irsalyana
BOGOR (10 September 2020) - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat kembali mengingatkan seluruh jajarannya di Ditjen Rehabilitasi Sosial khususnya para pegawai di lingkungan Direktorat Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk tetap menjaga produktivitas dan progresivitas kinerjanya. Hal tersebut disampaikan Dirjen Rehsos pada saat memberikan arahan di kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
“Kita akan menuju revolusi industri 4.0. Tanpa disadari, situasi pandemi COVID-19 memberikan hikmah atau manfaat bagi kita, yaitu kita dipaksa untuk menggunakan ICT (information, communication, technology), ini harus sudah melekat pada dunia kerja kita. Selama pandemi ini, produktivitas kerja kita tidak boleh menurun, harus tetap produktif dan agresif,” kata Harry.
Harry menyampaikan bahwa seluruh pegawai harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas keseharian. Saat ini ,kenormalan baru dianggap sebagai tatanan normal baru. “Yang menjadi tantangan pada masa tatanan normal baru sesuai dengan surat edaran Menpan, adalah kerja kita harus semakin fleksibel, melakukan penyesuaian sistem kerja. Pelaksanaan tugas di kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home) sudah menjadi tradisi,” tutur Harry.
Selanjutnya adalah dukungan sumber daya manusia, yaitu fleksibilitas bekerja diikuti dengan pemantauan kinerja dan kedisiplinan pegawai oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pemantauan serta pengawasan oleh pimpinan unit kerja. Kemudian, memberikan dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas kedinasan, fleksibilitas lokasi bekerja dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk itu diperlukan upaya refocusing anggaran tahap 3 (tiga) dimana dananya bisa digunakan untuk bantuan sembako, pembelian alat pelindung diri (APD) (bagi pegawai,Penerima Manfaat (PM) di Balai, PM di keluarga,PM yang didampingi mitra LKS, pengurus LKS), Rapid Test, Swab atau Rapid Swab. Selanjutnya untuk pemenuhan perlengkapan PM seperti kebutuhan dasar, perawatan, terapi, dan alat bantu/ADL (misal kursi roda), sarana dan prasarana dari ASN dalam melaksanakan tugas seperti subsidi pulsa dan pembelian laptop.
Harry mengatakan disaat pegawai lain banyak bekerja dari rumah, pegawai di jajaran kemensos justru harus turun memberikan layanan langsung kepada masyarakat terdampak COVID. Untuk itu pegawai yang berada dibawah jajarannya perlu dibekali dengan alat pelindung diri dan juga dukungan nutrisi yang baik agar dapat memberikan layanan yang optimal. Harry menegaskan pelaksanaan refocusing anggaran harus menerapkan prinsip amanah dalam menggunakan uang negara.
Menurut Harry, ada sejumlah tantangan yang dihadapi ASN di era birokrasi 4.0 dan New Normal. “Kita harus siap dengan perubahan yang sangat cepat (Volatility), sulit memperkirakan suatu isu atau peristiwa akan terjadi (Uncertainty), tingkat kerumitan yang terjadi di organisasi semakin beraneka ragam (Complexity), jadi harus learning by doing dan tidak skeptis. Selanjutnya realitas yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada membuat terasa mengambang, dan penuh dengan ketidakjelasan (Ambiguity),” terang Dirjen Rehsos itu.
“Untuk menjawab tantangan itu, kita tetap harus mempunyai visi kedepan, orientasi kita memastikan para PM tetap mendapatkan pelayanan sosial. Kita harus bisa memastikan PM tetap mendapatkan pelayanan sosial di lingkungan terdekat, di keluarganya, di komunitasnya dengan kendali dari Balai”kata Harry. Balai diharapkan tidak terjebak dengan kegiatan rutinitas dan segera melakukan kerjasama (MoU) dengan LKS-LKS. Kemudian, memahami perubahan yang terjadi dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapinya (Understanding), kemampuan melihat masa depan dengan jelas (Clarity) dan kelincahan menghadapi perubahan dan menghadapi tuntutan (Agility).
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan skenario terbaru, itu sangat adaptif terhadap situasi dan kondisi kedepan yang membuat kita sulit melakukan penjangkauan dan menangani Penerima Manfaat (PM) ke Balai/berbasis residensial. Kita harus membiasakan penanganan-penanganan PM dilakukan di keluarga dan komunitas melalui ATENSI dengan melakukan optimalisasi peran-peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), memastikan keluarga-keluarga tetap bisa merawat anaknya,” kata Harry. Membawa PM ke Balai adalah pilihan terakhir karena berisiko tinggi terpapar COVID-19.
Kedepan, Teknologi Informasi seperti membangun ASN yang memiliki literasi teknologi informasi, Manajemen Talenta dengan mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan pegawai untuk meraih kinerja yang optimal, Assessmen Center and Development dengan mendiagnosa kebutuhan pengembangan dan mengoptimalkan potensi pegawai sehingga didapatkan kinerja yang lebih baik dan Penyelenggaraan Layanan seperti penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi akan kita lakukan,” pungkas Harry.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 12 September 2020 di salah satu hotel di Kabupaten Bogor, peserta terdiri dari Kepala Balai dari Wilayah Jabobek, seluruh PNS dan PPNPN di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Hadir sebagai Narasumber Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Motivator dari layanan psikologi Westaria.
Bagikan :