Komisi VIII DPR RI Awasi Penyaluran Bansos PKH di Jambi

JAMBI (25 November 2020) - Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Jambi Provinsi Jambi dalam rangka  Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penguatan program pemberdayaan untuk Penanganan fakir miskin pada masa pandemi COVID-19 serta dapat memberikan perlindungan pelayanan dan pemberdayaan untuk percepatan pengurangan kemiskinan secara maksimal. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Sosial Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi beserta Jajarannya.

Dalam Sambutannya ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mengatakan bahwa Skema baru bantuan PKH harus lebih realistis dan efisien sehingga masyarakat secara merata dapak terlayani dengan baik, mengingat saat ini masa pandemi COVID-19 memasuki tahap kritis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya berdampak pada penambahan angka kemiskinan baru, karenanya program-program pemberdayaan dan program Bansos harus di dasarkan pada data kemiskinan yang bersumber pada verivali data berjenjang dari desa, kecamatan sampai kabupaten/kota dan provinsi.

Penguatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS NG pengelolaan layanan satu data kesejahteraan sosial menjadi penting,  untuk itu Komisi VIII DPR RI secara khusus telah membentuk Panja Veri vali Data Kemiskinan, yang mana ditemukan ada 10 permasalahan dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan diantaranya :

1. Masih ada 92 Kab/Kota yang belum melakukan verifikasi dan validasi datakemiskinan, dan ada 103 Kab/Kota yang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dibawah 50% data kemiskinan di daerahnya.

2. Belum adanya alokasi dana yang cukup dalam APBD yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 282 UU. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dan atas beban APBD.

3. Belum adanya satu data kemiskinan yang digunakan untuk program perlindungan dan bantuan sosial Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI sudah menganggarkan di 2021 sejumlah 1,2 triliun untuk melakukan veri Vali di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu pula Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi mengatakan bahwa penyaluran bansos PKH tahun anggaran 2020 telah disalurkan, untuk Provinsi Jambi total bansos PKH yang telah dikucurkan sebanyak 376,4 Milyar bagi 102.148 (Seratus Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan KPM). Sedangkan Kota Jambi telah disalurkan bansos PKH sebanyak 57,4 Milyar bagi 14.563 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga KPM)

Bantuan Sosial Beras kualitas medium untuk bulan oktober telah didistribusikan bagi 104.239 (Seratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) KPM  di seluruh Provinsi Jambi. Bantuan sosial Beras di kota Jambi 14.726 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam) KPM, masing-masing total menerima 45 Kg, seluruhnya telah diterima dan dimanfaatkan oleh KPM.

Di Provinsi Jambi sampai Bulan November 2020 telah dilakukan graduasi sebanyak 8.773 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) KPM atau telah mencapai 8,68% dari target 10% yang ditetapkan dan semoga pada Desember 2020 target tersebut dapat tercapai.

SDM PKH menyusun rencana dan strategi untuk  menggraduasi KPM PKH. Untuk itu diharapkan dapat  jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan bagi KPM PKH, dan penguatan sosial ekonomi. Serta memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tetap dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tidak boleh dikolektif oleh siapapun baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak manapun dengan alasan apapun. Hal ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai," kata Ihsan.

Oleh karenanya mengajak seluruh pihak merapatkan barisan melindungi KPM dari lilitan utang. "Kita tutup rapat akses KPM pada bank keliling, bank emok, bank bekel maupun pinjaman-pinjaman ilegal lain yang menjerat kehidupan mereka."