English
Bahasa
Mensos dan Menko PMK Tinjau Penyaluran BST dan Program Sembako di Bandung Barat
Penulis :
Niken Ayu Indrawati
Editor :
Intan Qonita N
Penerjemah :
Hairunisyah; Karlina Irsalyana
BANDUNG BARAT (29 Mei 2020) - Menteri Sosial, Juliari P Batubara bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengunjungi Kantor Pos Cikalong Wetan dan Balai Desa Margalaksana, Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Sembako.
Bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak COVID-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
Untuk Kabupaten Bandung Barat, BST telah disalurkan 100 persen kepada 3.997 KPM melalui PT. Pos, hal ini sangat di apresiasi oleh Menteri Sosial. Penyaluran BST sebagai jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 diberikan kepada KPM dengan jumlah Rp600.000 yang diberikan selama 3 bulan sejak bulan April sampai dengan Juni 2020.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil @ridwankamil. Selain meninjau penyaluran BST, Mensos beserta jajarannya turut meninjau penyaluran Program Sembako di Kabupaten Bandung Barat.
Program Sembako diberikan sejumlah Rp200ribu setiap bulannya bagi KPM yang terdaftar di DTKS yang digunakan untuk belanja di e-warong. “Belanjanya juga di lingkungan yang sama sehingga ini akan menumbuhkan ekonomi yang baik di lingkungannya apalagi seperti kondisi COVID-19 saat ini,” jelas Mensos.
Kunjungan Mensos beserta jajarannya sekaligus untuk memeriksa data agar tidak ada data ganda untuk penerima Bantuan Sosial baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan BST.
Terkait dengan permasalahan data ganda, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama menghimbau agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memerintahkan kepala desa mengubah KPM yang menerima bansos ganda, khususnya mengganti KPM BLT dana desa. Hal ini dilakukan bisa relatif lebih mudah karena prosesnya hanya melalui musyawarah desa/kelurahan.
Bagikan :