English
Bahasa
Mensos Juliari: Hingga Agustus 2020, 711.126 KPM PKH Graduasi Mandiri
Penulis :
Alif Mufida Ulya
Editor :
Alek Triyono; Aryokta Ismawan
Penerjemah :
Zahra Aulia F; Karlina Irsalyana
CIREBON (17 September 2020) - Kementerian Sosial mencatat sebanyak 711.126 atau 71,1% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah Graduasi Mandiri. Data ini tercatat hingga Bulan Agustus tahun 2020.
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menjelaskan KPM yang Graduasi dan mengembalikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena berbagai alasan seperti telah membaiknya perekonomian mereka.
"Dari laporan yang saya terima, hingga Agustus kemarin, sebanyak 711.126 atau 71,1% dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," jelas Mensos saat menggraduasi 50 KPM PKH di Kabupaten Cirebon, Kamis (17/9).
Banyaknya KPM yang Graduasi, dikatakan Juliari, berkat kerja keras Pendamping PKH. Untuk itu, ia optimis target Graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
“Ini tak lepas dari kerja sama semua pihak, terutama Pendamping PKH, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini,” tambah mantan anggota DPR dua periode ini.
Meski sudah Graduasi, Juliari mengingatkan jajarannya dan Pendamping PKH, termasuk KPM Graduasi, untuk tetap mempunyai strategi guna mendorong KPM agar tetap dapat meningkatkan taraf hidup mereka, "Sudah Graduasi, naik kelas, jangan turun kelas lagi," pesan Juliari kepada KPM Graduasi.
Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa cara yang dapat ditempuh agar KPM PKH dapat meningkat taraf hidupnya, salah satunya mensinergikan PKH dengan program pemberdayaan sosial, seperti kewirausahaan sosial, KUBE, UEP dan KUR.
"PKH ini sebenarnya program pemberdayaan atau pengentasan kemiskinan yang baik karena dia tidak hanya memberi bantuan berupa uang, tapi ada proses pendampingan," ujarnya.
Adapun setelah Graduasi, lanjutnya, tugas intervensi Kemensos terhadap KPM secara langsung telah selesai, "Oleh sebab itu, pihak bank yang bermitra dengan kami agar menangkap momen ini, agar setelah KPM Graduasi mendapat KUR, giliran pihak bank yang melakukan pendampingan."
Kepada Mensos, salah seorang KPM Graduasi Mandiri asal Kab. Indramayu, Reni, mengaku dirinya mengundurkan diri dari PKH lantaran sudah mampu secara finansial. "Saya malu karena sudah mampu dan rumah sudah cukup bagus," katanya sembari terkekeh.
Menjadi penerima PKH sejak 2017 dan Graduasi pada 2020 berkat menekuni usaha jamu keliling, ia mengaku memutuskan Graduasi secara mandiri tanpa ada paksaan dari Pendamping PKH.
"Keinginan saya sendiri, tidak dipaksa. Saya merasa tanpa bantuan PKH sudah bisa hidup mandiri," ucap Reni.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin menjelaskan dari 711.126 KPM yang Graduasi secara nasional terdapat 125.406 KPM dari Provinsi Jawa Barat.
“Dari jumlah itu, pada hari ini, kami hadirkan 50 KPM PKH Graduasi Tahun 2020 yang berasal dari Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Indramayu. Kehadiran mereka untuk kita berikan apresiasi atas pencapaiannya dan mudah-mudahan kesejahteraan mereka semakin meningkat,” jelas Pepen.
Pada kesempatan ini juga, lanjut Pepen, diserahkan bantuan KUR dari Bank Negara Indonesia (BNI) kepada 3 KPM Graduasi dan dari Bank Mandiri kepada 2 KPM Graduasi dimana kelimanya telah melalui tahap verifikasi.
Pepen menjelaskan dalam upaya memastikan penyaluran bansos PKH memenuhi 5T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Manfaat dan Tepat Administrasi), maka perlu dilakukan rekonsiliasi penyaluran antara Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial dan HIMBARA sebagai lembaga penyalur bantuan sosial.
"Data yang direkonsiliasi merupakan data penyaluran bansos Tahap I, Tahap II dan penyaluran bulan untuk Bulan April, Mei dan Juni dengan total KPM sebanyak 10 juta KPM dengan jumlah bantuan mencapai Rp 21,5 triliun," terang Pepen di hadapan para peserta rekonsiliasi bansos PKH.
Selain Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Sosial, Kegiatan Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bansos PKH itu turut dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota Cirebon, hingga HIMBARA pusat maupun daerah.
Graduasi Kabupaten Cirebon
Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mencatat sebanyak 6.194 KPM menyatakan Graduasi dari kepesertaan PKH di Kabupaten Cirebon selama tahun 2020.
"Berkat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) mampu merubah pola pikir KPM PKH. Mereka bertekad untuk mempunyai kehidupan lebih baik," jelas Imron.
Imron menambahkan transformasi perubahan mekanisme pencairan bansos PKH dari tunai menjadi nontunai juga sebagai penyebab perubahan pola pikir KPM PKH.
"Mereka jadi mengerti mengenai dunia perbankan dan bisa menabung," pungkas Imron.
Bagikan :