English
Bahasa
Muhadjir: Pemerintah Siap Hadapi Badai La Nina
Penulis :
Joko Hariyanto (OHH Ditjen Linjamsos)
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Karlina Irsalyana
JAKARTA (17 Desember 2020) - Pemerintah memastikan kesiapan menghadapi bandai La Nina yang diprediksi akan berlangsung saat ini hingga Maret 2021.
Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi menjelaskan bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi fenomena badai La Nina tersebut diwujudkan dengan adanya Apel Kesiapsiagaan Bencana yang diikuti Tagana dan Koppasus dalam rangka mengatasi dampak La Nina.
"Apel Kesiapsiagaan ini merupakan wujud nyata bagaimana kita harus siap menghadapi segala bentuk bencana, termasuk badai La Nina," kata Muhadjir saat memimpin apel di Markas Komando (Mako) Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (17/12).
Muhadjir menambahkan saat ini pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang kemungkinan besar akan terdampak sangat serius fenomena La Nina. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang akan terdampak parah.
"Kita minta seluruh daerah siap siaga dalam mengatasi dampak La Nina," kata Muhadjir.
Selain itu, dijelaskan Mensos, Tagana juga diberikan tugas untuk membantu pemerintah dan satuan tugas COVID-19 dalam mengatasi bencana sosial yang terjadi saat ini.
Kemensos juga akan memberikan bantuan mobil dapur umum sebanyak 2 unit. "Desain dan modelnya tengah disiapkan Kopassus. Nanti, ini bisa menjadi model jika desainnya bagus dan mudah operasikan di daerah bencana," lanjutnya.
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis bahwa pada akhir Desember 2020 sampai Maret 2021 diprediksi terjadi fenomena alam La Nina, yang menyebabkan curah hujan meningkat sampai dengan 40% dibanding kondisi musim hujan biasa.
Kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam ini, dikatakan Muhadjir, untuk meminimalisir korban jika setiap saat terjadi bencana.
BNPB mencatat sepanjang tahun 2020, sejak Januari hingga 10 Desember 2020, terdapat 2.676 kejadian bencana di Indonesia.
"Ini membuktikan bahwa wilayah republik ini sangat rawan bencana," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin mengaku telah melakukan koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk melakukan kesiagaan bencana.
"Kita telah instruksikan Tagana untuk terus melakukan monitoring dan latihan bersama dengan segala unsur, termasuk TNI/Polri guna melakukan evakuasi dan pertolongan kepada masyarakat jika terjadi bencana," jelas Pepen.
Pepen juga berjanji akan menditribusikan bufferstock ke gudang-gudang di wilayah yang terindikasi rawan bencana.
Bagikan :