Penulis :
Siti Nurhilal Fakhriah
Editor :
Annisa YH
Penerjemah :
Dimas Puguh; Karlina Irsalyana
JAKARTA (23 Januari 2020) - Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana, salah satunya dengan mengoptimalkan Kampung Siaga Bencana (KSB).
"Dengan mengoptimalkan KSB, diharapkan ketahanan masyarakat terutama di daerah rawan bencana juga akan terus meningkat", ucap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Rachmat Koesnadi dan Deputy Country Director dari World Food Programme (WFP) Indonesia, Peter Heltsberg saat Peluncuran Buku Laporan Studi Kampung Siaga Bencana di Jakarta, Rabu (22/1).
Harry menjelaskan, hal ini sekaligus juga sebagai proses memberdayakan masyarakat melalui upaya peningkatan kapasitas dan menyiapkan fasilitas kesiapsiagaan bencana seperti Lumbung Sosial dan Gardu Sosial.
Sementara itu, peluncuran buku Laporan Studi Kampung Siaga Bencana yang dilakukan sepenuhnya oleh WFP bertujuan untuk mendapat pembelajaran, sekaligus referensi bagi program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, terutama bagi pengembangan program KSB dimana kajian ini lahir dari sebuah kebutuhan Kementerian Sosial untuk memahami situasi yang dihadapi oleh KSB di seluruh Indonesia.
Kajian WFP tidak hanya mengeksplorasi tantangan di setiap KSB, namun praktek terbaik pun diidentifikasikan dengan maksud untuk dimodelkan dan dilembagakan, agar selanjutnya ditingkatkan sehingga dapat direplikasi di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Program ini merupakan program berskala nasional yang saat ini telah dikembangkan menjadi konsep Kawasan Siaga Bencana dimana cakupannya tidak terbatas pada wilayah administrasi.
Gagasan kajian pengembangan Program KSB telah muncul sejak tahun 2018 dan terus dilakukan hingga diterbitkannya Buku Laporan Studi Kampung Siaga Bencana. Kementerian Sosial sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan WFP dengan mendukung penuh kegiatan ini sejak awal.
Harry Hikmat menyampaikan bahwa laporan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengulas kebijakan dalam memperkuat kapasitas dan memastikan keberlanjutan.
Bagikan :