Rapat Koordinasi Penyaluran BPNT dengan SDM di Sulawesi Selatan

MAKASSAR (3 Oktober 2019) - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan bahwa di bulan September 2019 ini seluruh wilayah di Indonesia melaksanakan BPNT. “September ini kita mulai BPNT, kita koordinasi dan sosialisasikan dengan baik semuanya,” kata Andi (3/10).

Dalam rakor tersebut, Andi menyampaikan bahwa untuk membuat program BPNT berjalan lancar. Prinsip 6T harus dapat diwujudkan. 6T tersebut terdiri dari Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. “6T inilah inti dari permasalahan kemiskinan yang harus menjadi dikoordinasikan,” kata Andi.

Andi melanjutkan bahwa masalah kemiskinan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu bagaimana menekan pengeluarannya, bagaimana memberikan mereka penghasilan yang sustainable (berkelanjutan), dan bagaimana kita membantu membuatkan e-warong dimana mereka mempunyai alur keuangan.

Melalui program bansos tersebut Andi menekankan efek bahwa masyarakat miskin yang sebanyak 15 juta dapat mengenal kartu ATM dan meningkatkan pengetahuannya tentang perbankan.

“Hal ini adalah salah satu dari pemberdayaan pada kerja pengentasan kemiskinan yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mengenal bank,” jelas Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan transformasi program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT. Ia menyampaikan bahwa desain program Rastra tidaklah utuh dan selalu ada masalah, Prinsip pada Rastra yaitu membagikan beras Bulog yang didasarkan oleh Instruksi Presiden.

Sedangkan untuk BPNT, Kemensos ditugaskan untuk membagikan uang melalui Himpunan Bank-bank milik Negara (Himbara) dengan catatan uang tidak boleh diambil tunai dan harus dibelikan beras dan telur.

Andi mengharapkan Divisi Regional (Divre) dan Sub-Divre dapat menjaga nama baik Bulog dengan menjaga mutu dan kualitas beras. Perlu juga dilakukan koordinasi antara Tikor, Satuan Petugas (Satgas) Pangan dan Bulog agar segala tugas yang perlu dijalankan oleh masing-masing menjadi lebih ringan.

“Hal ini perlu dikoordinasikan antara Tikor, Satgas Pangan, dan Bulog sehingga tugas teringankan dan hanya tinggal mengecek saja jika ini semua berjalan lancar,” tutur Andi.

Pemrakarsa Rakor yang dilaksanakan tersebut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat yang juga menjabat sebagai Ketua Tikor. Rakor tersebut dihadiri oleh Satgas Pangan, Bulog, serta Dinas Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan. Andi yakin jika koordinasi seluruh bagian pada program BPNT dilaksanakan dengan baik, maka program tersebut akan berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menerima manfaatnya secara maksimal.