Bahasa
English
Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani hadir ditengah masyarakat Bali. Beliau hadir di Pulau Dewata untuk menyerahkan bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kementerian Sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bali adalah salah satu tempat yang sangat terdampak secara pariwisata karena penduduknya rata-rata bekerja dan menggantungkan pendapatan harian dari sektor pariwisata.
“Saya hadir disini bersama Mensos dalam rangka fungsi pengawasan dan sinergi antara DPR dengan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Memang perlu gotong royong dari semua pihak. Tidak bisa satu persatu, tidak bisa satu orang, tidak bisa satu Lembaga saja. Namun, bagaimana gotong royong ini bisa dijalankan bersama-sama. Bantuan ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia,” ucap Puan Maharani.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan beberapa program JPS antara lain Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako Non PKH, dan Program Bantuan Sosial Beras.
Dukungan Kementerian Sosial dalam pemulihan kondisi akibat pandemi disampaikan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat rentan. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok sehari-hari.
Saat peluncuran BSB pada September lalu, Juliari P. Batubara menyatakan bahwa program BSB masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program BSB ini bekerjasama dengan Perum BULOG sebagai penyedia Beras, serta PT. Bhanda Ghara Reksa dan PT. Dos Ni Roha sebagai transporter.
Kedatangan Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan Menteri PPPA di Wantilan/ Pendopo Jaba Pura Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, disambut oleh Pjs Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana.
“Sungguh kehormatan bagi kami ibu Ketua DPR RI berkesempatan hadir di Kab Badung ditengah situasi pandemik. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Kab. Badung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemensos atas seluruh program yang telah diluncurkan untuk warga Kab. Badung. Dan bantuan ini sangat bermanfaat serta meringankan beban masyarakat. Terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kehadiran bapak dan Ibu ditengah-tengah masyarakat khususnya Kab. Badung,” tutur I Ketut Lihadnyana.
Dampak pandemi memang dirasakan hampir seluruh sektor. Penyebaran wabah COVID-19 hingga pelosok desa mengakibatkan lesunya sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan simbolis Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Beras (BSB) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako oleh Ketua DPR RI didampingi Menteri Sosial dan Menteri PPPA.
Selanjutnya, Menteri Sosial RI didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto beserta rombongan, menyalurkan secara langsung program Bantuan Sosial Beras ke rumah salah satu KPM PKH yang tinggal di wilayah Kecamatan Abiansemal.
Ni Ketut Reki (70) seorang lansia dan janda yang memiliki seorang anak penyandang disabilitas berat, Wayan Yasa Catur (45), tak luput dari kunjungan Menteri Sosial RI.
“Bersyukur sekali mendapat bantuan Kemensos untuk kebutuhan sehari-hari. Keseharian mengandalkan bantuan saudara, kerabat. Dengan adanya bantuan BSB merasa sangat terbantu, berasnya layak, bisa dimakan untuk makan sehari-hari," ucap Wayan Yasa Catur, yang dibantu disampaikan melalui pendamping PKH.
Target Bantuan Sosial Beras di Provinsi Bali sebanyak 86.566 KPM PKH, atau total jumlah beras sekitar 3.895 ton. Progress penyaluran BSB di Bali per 15 Oktober 2020 sudah tersalurkan 100% sampai tahap ketiga.
Besar harapan semua pihak agar COVID-19 ini bisa segera usai. Sehingga roda perekonomian pun dapat kembali berputar dan menghidupi seluruh warga Indonesia, khususnya sektor pariwisata Bali yang sudah menjadi aset wisata mancanegara.
Turut hadir dalam kegiatan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Tim Teknis Menteri Sosial bidang Linjamsos, Kepala Dinas Sosial PPPA Prov Bali, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Forkompimda Kab Badung, serta pilar-pilar sosial seperti TKSK, TAGANA, dan pendamping PKH.
