JAKARTA (7 November 2020) - Untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan
sosial diperlukan sinergitas, kerjasama dan kepeduliaan baik dari masyarakat,
dunia usaha, serta para filantropi.
“Saya sangat mengapresiasi pembangunan kesejahteraan sosial melalui
Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), “ ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara saat
temu penyelenggara UGB dan PUB di Merlynn Park Hotel Jakarta, Jumat
(6/11/2020).
Di hadapan perusahaan
dan penyelenggara UGB dan PUB, Mensos Juliari mengajak bergandengan tangan
berjuang mengingat negara tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi
semua lini kehidupan sosial, ekonomi serta budaya.
“Peran serta masyarakat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, Pasal 38 menyatakan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan
seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Sosial, ” ungkap Mensos Ari.
Presiden RI memberikan
arahan agar pemerintah bertindak cepat melakukan berbagai langkah extraordinary
untuk penanganan Covid-19, termasuk
Kementerian Sosial RI.
"Menjawab arahan
Presiden, saya berikan arahan pada seluruh jajaran agar me-refocusing dan
realokasi anggaran untuk mendukung kebijakan dalam upaya percepatan penanganan
pandemi Covid-19, ”
tandas Menteri Ari.
Selain itu, Kemensos RI
mengambil bagian menjadi garda terdepan melaksanakan program percepatan
penanganan dampak Covid-19 di antaranya pemberian bansos sembako, bantuan
sosial tunai, serta bantuan sosial beras.
“Perlu disadari masih panjang perjalanan untuk pemulihan kondisi, tapi
saya sangat yakin dengan niat tulus, kesungguhan dan sinergi mampu melewatinya
dengan baik, ” tandas Ari.
Partisipasi dana hibah
langsung dalam negeri dari penyelenggara UGB. Hingga awal November 2020
disalurkan oleh Kemensos RI Rp 136,7 miliar untuk penanganan warga rentan
risiko sosial, bencana alam, serta terdampak Covid-19.
Sedangkan, partisipasi
melalui PUB yang dikelola dan disalurkan langsung oleh masyarakat sesuai dengan
izin yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI.
"Saya melihat
partisipasi dan potensi masyarakat sangat besar mengingat semangat dan praktik
kederamawanan dan gotong royong telah mengakar dan mentradisi serta membudaya
terlebih didukung perkembangan industri 4.0 memudahkan kerja kedermawanan,
" katanya.
Respon cepat dari
Kemensos RI dengan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
didukung kewenangan memberikan izin UGB di seluruh Indonesia dan izin PUB di
tingkat nasional.
"Kemensos terus
berinovasi dan penyempurnakan aplikasi online sejak 2013, semoga dengan
perbaikan bisa mempermudah perizinan UGB dan PUG serta terus mendorong
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial,
" harap Mensos Ari.
Pada kesempatan
tersebut, turut dilaunching aplikasi Sistem Penerimaan Dana Bantuan Sosial
untuk Negeri (Sinergi) untuk pengurusan izin penyelenggaraan UGB dan PUB oleh
lembaga maupun yayasan kepada Kementerian Sosial RI.
Mensos Juliari
menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
penyelenggara yang berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial,
termasuk dalam penanganan dampak Covid-19.
"Melalui pertemuan
ini semoga bisa mempererat kerja sama dan sinergitas untuk upaya mewujudkan
pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
tanpa terkecuali," tandas Mensos Ari.
Selain Mensos Juliari P
Batubara dan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto; Acara tersebut dihadiri
oleh Sekretaris Jenderal, Hartono Laras; Staf Ahli Menteri Bid. Aksesibilitas
Sosial, Sonny W. Manalu; Staf Ahli Menteri Bid. Teknologi Kesejahteraan Sosial,
Andi ZA Dulung; Kabadiklit, Prof Syahabuddin; Staf Khusus Menteri Sosial, Erwin
Tobing; Tenaga Teknis Menteri Sosial, Kukuh Ari Wibowo dan Restu Hapsari.
Juga, Pimpinan
Perusahaan Penyelenggara UGB, Pimpinan Yayasan maupun Organisasi penyelenggara
pengumpulan PUB; Kepala Dinas Sosial dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil seluruh Indonesia yang
mengikuti acara ini secara daring maupun luring.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI