BEKASI (25 Agustus 2020) - Salah satu strategi dalam model pengembangan KAT berbasis Stakeholder (PKATBest) adalah tersedianya instrumen pemberdayaan KAT secara digital. Dalam rangka menyusun instrumen secara digital, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Instrumen Persiapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 24-26 Agustus 2020 di Hotel Aston Bekasi. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang, yang merupakan perwakilan dari Universitas Indonesia, Poltekesos Bandung, Puslitbang Kesos, Pusdatin Kesos, Inspektorat Jenderal, dan staf pada Direktorat PKAT.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut. Didampingi Kasubdit Pelaksanaan Pemberdayaan SDM Direktorat PKAT, Vera Pramanik sebagai moderator, Edi Suharto mengapresiasi adanya upaya proses digitalisasi dalam pemberdayaan KAT. Dalam paparannya, beliau menjelaskan tentang arah perubahan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

"Pemberdayaan KAT menempati posisi  strategis yang fokusnya berbasis Stakeholder .Dimana di dalamnya ada pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, menghargai keberagaman, dan kearifan lokal. Nantinya, pengembangan pemberdayaan KAT bisa juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), tentunya dengan Proposal," jelas Edi Suharto.

Selanjutnya, Edi Suharto juga menyampaikan model pemberdayaan KAT berbasis Stakeholder (PKATBest).

"3P atau Production , Planet , dan Partnership merupakan poin utama bagi kita untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan KAT ke depannya. Production yang mengedepankan sustainable livelihood yang terfokus pada keberlangsungan hidup warga KAT. Planet yang berarti kebergantungan pada Sumber Daya Alam, dan Partnership yang berbasis kemitraan," kata Edi Suharto.

Sebelumnya, peserta telah mengikuti pemaparan materi dari berbagai narasumber diantaranya Prof. Robet Lawang (Forum Pakar KAT Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), Sukarno (Akademisi Universitas Indonesia), dan diikuti tanya jawab seputar instrumen Pemberdayaan KAT.

Prof. Robet Lawang, Forum Pakar KAT Guru Besar FISIP Universitas Indonesia memaparkan bahwa penjajakan awal saat pemetaan harus ada database yang terintegrasi.

"Instrumen digital bekerja berdasarkan lokasi dan keadaan di lapangan atau berdasarkan data dari petugas yg diambil secara offline di lokasi. Sehingga laporan pemberdayaan juga dapat diakses dan dimonitoring, serta di cross check secara digital untuk evaluasi," ucap Robet.

Sukarno, Akademisi Universitas Indonesia juga memaparkan pentingnya instrumen digitalisasi dalam pemberdayaan KAT.

"Didalam instrumen pengumpulan data aspeknya itu banyak, terutama dalam aspek penjajagan awal. Data disini sebagai pedoman awal dalam pemetaan sosial, nantinya instrumen akan diuji melalui training sehingga menghasilkan instrumen yang tepat," ucap Sukarno.

Penyusunan Instrumen Pemberdayaan KAT dalam bentuk digital diharapkan dapat menghasilkan instrumen pemetaan sosial, penjajagan awal, dan studi kelayakan yang akurat kedepannya.