BOGOR (24 September 2020) - Kementerian Sosial menyelenggarakan rapat pimpinan dengan agenda rencana pencairan anggaran, optimalisasi belanja barang non operasional, dan percepatan pencairan bansos Tahun Anggaran 2020.

Bertempat di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills, Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rapim diawali arahan Menteri Sosial. Kemudian dilanjutkan dengan paparan setiap unit Eselon 1 serta tanggapan oleh Menteri Sosial.

Dalam Rapim, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, menyampaikan beberapa fokus Kementerian Sosial saat ini. Diantaranya pencairan bansos agar sesuai Rencana Pencairan Dana (RPD), khususnya yang tergolong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik PKH, BPNT/Kartu Sembako, Bansos Sembako Jabodetabek, BST non Jabodetabek, BST Kartu Sembako non PKH dan Bantuan Sosial Beras (BSB).

Secara garis besar Mensos menyampaikan dalam kuartal 4 (Oktober-Desember) TA 2020 agar mengidentifikasi sisa belanja barang non operasional. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk realokasi pemenuhan kebutuhan mendesak, serta monitoring ketat bansos reguler maupun PEN agar tidak disalahgunakan. Mengingat sebentar lagi memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Terkait program TA 2021, Mensos berpesan agar membuat perencanaan matang. Agar dapat meminimalisir blokir anggaran yang berlebih, optimalisasi anggaran untuk perbaikan sarana prasarana, serta penyempurnaan aturan bansos reguler sesuai tuntutan jaman.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, menyampaikan realisasi Ditjen Pemberdayaan Sosial per 23 September 2020 sebesar 58,64% tanpa Bansos Beras, dan 3,30% dengan Bansos Beras. Diharapkan pada bulan Desember mencapai 99,95%.

Rencana refocusing anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial TA 2020 akan digunakan untuk pengadaan APD internal, kegiatan pertemuan yang sifatnya mendesak seperti HKSN, penyempurnaan aplikasi SimPPSDBS, dan pengadaan sarana prasarana VVIP Presiden di TMPNU Kalibata.

Edi Suharto juga melaporkan progres BSB. Diantaranya, dashboard monitoring penyaluran Perum BULOG oleh transporter per 23 September 2020 untuk PT BGR (12,04%) dan PT DNR (9,92%). Pembagian wilayah penyaluran 1 dan 2 berdasarkan aksesibilitas  transporter, packaging BSB versi terbaru yang sudah mulai terlihat dengan mencantumkan keterangan beras medium bagi KPM PKH, serta publikasi penyaluran BSB melalui media cetak dan online. Rencana dalam waktu dekat terkait BSB yaitu pembayaran uang muka kepada BULOG dan proses revisi untuk pembayaran uang muka kepada Transporter.

Masukan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, bagi program Ditjen Pemberdayaan Sosial, diantaranya Ditjen Pemberdayaan Sosial harus memiliki Anchor Program dengan fokus pada partnership happy dan kemitraan berbagai stakeholder. Untuk TA 2021, Mensos akan melakukan konsolidasi program-program terkait Pemberdayaan sosial.

Perihal pelaksanaan Rapim, Mensos menginginkan agar dilaksanakan setiap bulan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga terbangun superteam yang solid.

Hadir dalam Rapim para pejabat Eselon I, Staf Ahli Menteri, pejabat Eselon II, Staf Khusus Menteri dan Tim Teknis Menteri.