Bahasa
English
Dalam hal ini Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto melaksanakan dan langsung memimpin Rapat Progress Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) wilayah Jawa Barat. Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Kantor Perum BULOG Wilayah Jawa Barat. Rakor diikuti oleh perwakilan dari Direktorat PSPKKM, Perum BULOG, transporter PT.BGR, dan Dinas Sosial setempat.
Agenda rapat membahas progress realisasi penyaluran BSB kepada KPM PKH yang ada di Wilayah Jawa Barat. Selain itu juga membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh BULOG, Transporter dan Pendamping PKH dalam proses penyaluran BSB.
Dalam arahannya, Edi Suharto mendorong percepatan realisasi penyaluran BSB untuk wilayah Jawa Barat. Agar target penyaluran BSB Tahap 1 dan 2 dapat terealisasi 100% pada minggu pertama Oktober.
"Saya ingin mendengar dari ibu bapak pendamping PKH, Dinas Sosial, Transporter PT. BGR, serta dari Perum BULOG, terkait progress penyaluran BSB ini. Apa kendala-kendala yang ada, lalu langkah-langkah seperti apa yang diambil agar penyaluran BSB dapat selesai di bulan Oktober. Penyaluran BSB tahap 1 dan 2 harus sudah selesai di bulan September," ucap Edi Suharto
Pimpinan Wilayah BULOG Provinsi Jawa Barat Taufan menyampaikan bahwa Perum BULOG terus berusaha memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diharapkan oleh Kemensos.
"Mudah-mudahan dengan laju percepatan penyaluran Bantuan Sosial Beras ini, bisa kita penuhi sampai dengan akhir oktober. Dan dari 27 kab/kota yang ada di Jawa Barat, hanya Kota Cirebon yang belum tersalurkan karena ada penundaan. Dan minggu besok jadwal penyalurannya," jelas Taufan.
Provinsi Jawa Barat untuk penyaluran BSB mencapai angka realisasi sebesar 28%, untuk penyaluran 3 bulan. Stok beras wilayah Jawa Barat sampai dengan bulan Oktober terhitung stabil. Dengan rata-rata penyediaan beras 1.500 Ton/hari dan tabungan stok beras mencapai 25.989ribu ton siap angkut dan salur.
Terkait penyaluran di lapangan, Koordinator PKH Wilayah Jawa Barat Ahmad Labudi menuturkan bahwa para pendamping PKH sangat antusias menyambut BSB yang akan disalurkan kepada KPM PKH.
"Selain para pendamping PKH, aparat desa/kelurahan juga terjun langsung. Dan untuk titik distribusinya ada yang di kantor desa, ada yang di rumah KPM, ada yang di tempat-tempat KUBE. Penentuan lokasi distribusi tentunya sudah berkoordinasi dengan aparat Kecamatan maupun Desa,"ucap Labudi.
Dalam penyampaiannya di hadapan para peserta rapat, Korkot Pendamping PKH Kota Bandung, Korkab Pendamping PKH Kab. Bandung, dan Korwil Pendamping PKH Jawa Barat menyampaikan kendala-kendala yang terjadi dilapangan dalam penyaluran BSB, serta memberikan beberapa masukan, diantaranya :
1. Para pendamping PKH di lapangan pada prinsipnya sangat siap untuk membantu pendistribusian BSB.
2. Tonase yang dikeluarkan perhari dari gudang BULOG harus terus ditingkatkan agar target penyaluran dapat tercapai.
3. Kesiapan armada dari pihak transporter PT. BGR harus disiapkan.
4. Banyak para supir dari transporter ketika ke lapangan tidak membawa kuli angkut, sehingga para pendamping PKH ekstra tenaga berinisiatif membantu menurunkan beras.
5. Pendamping PKH di beberapa daerah harus mengeluarkan uang sendiri untuk menyewa buruh angkut. Karena tidak ada buruh angkut yang disediakan oleh pihak transporter untuk menurunkan beras dari truk di lokasi distribusi.
6. Ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Mobil transporter tidak dapat masuk sehingga memerlukan mobil kecil. Dan mohon ditindak lanjuti serta dipertimbangkan.
Di akhir rapat, Edi Suharto sangat mengapresiasi masukan yang sangat luar biasa dari para korwil, korkab, dan korkot Pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi/kab/kota, Perum BULOG, serta PT. BGR. Tentunya hasil rapat akan segera ditindak lanjuti.
"Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Pertama, terkait temuan beras plastik. Saya kira hal ini sudah sampai di penegak hukum. Dan kiranya dapat ditindak lanjuti oleh Kepolisian. Mudah-mudahan ini dapat segera ditangani. Selanjutnya, untuk penyaluran BSB ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Juga terkait penjadwalan bisa diatur sequence penyalurannya," tutur Edi Suharto.
Turut hadir dalam rapat adalah pejabat eselon III, IV Direktorat PSPKKM, pejabat eselon II, III, IV Dinas Sosial Kab. Bandung, pejabat eselon III, IV Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, pejabat eselon III, IV Perum BULOG Bandung, Korwil PKH wilayah IV Jawa Barat, Korkot Pendamping PKH Kota Bandung, Korkab Pendamping PKH Kab. Bandung, Kadivre PT BGR, dan VP Operation PT. BGR.
