BATAM (11 Mei 2023) - Kementerian Sosial melakukan penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Batam Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (11/5). Penyaluran bantuan sosial ini bertepatan dengan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Penyaluran bantuan menindaklanjuti arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, ketika ditemukan masalah-masalah sosial agar jajaran Kemensos di wilayah kerja setempat sesegera mungkin membantu.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 5 penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 5 penerima Bantuan Sosial Sembako dan 10 penerima Bantuan Atensi oleh ketua rombongan anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq bersama anggota didampingi oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial, Arif Nahari.

Bantuan Rp45,46 Miliar

Di Provinsi Kepulauan Riau, total bantuan Kementerian Sosial yang disalurkan senilai Rp45,46 miliar.

“Sebelum memberikan bantuan, kami melakukan asesmen komprehensif. Asesmen dilakukan agar program yang dilaksanakan efektif dan tepat sasaran," kata Arif Nahari.

Bantuan terdiri dari bantuan PKH se-provinsi Kepulauan Riau Tahap II yang disalurkan kepada 44.041 KPM dengan melalui Himbara dan PT.Pos. 

Kemudian Bantuan Sosial Sembako se-provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan Kedua diberikan kepada 64.251 KPM melalui Himbara dan PT. Pos. 

Untuk bantuan Atensi, diberikan dalam bentuk 85 paket kebutuhan dasar serta nutrisi bagi anak, dan 30 paket alat bantu aksesibilitas tongkat adaptif, alat bantu dengar dan kursi roda anak.

Untuk kategori korban bencana dan kedaruratan sebanyak 21 penerima manfaat menerima kacamata dan kursi roda standar. Untuk kategori disabilitas, sebanyak 17 penerima manfaat menerima alat bantu dengar dan kursi roda standar.

Kategori lanjut usia, sejumlah 9 penerima manfaat menerima kursi roda standar, kursi roda 3 in 1 dan kacamata.

Dalam sambutannya Maman Imanul Haq menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan pada program-program Kementerian Sosial tersebut.

“Pola penyaluran Bansos PKH dan sebagainya yang transparan dari Kemensos ini menjadi semacam indikator bahwa sesungguhnya negara terus-menerus hadir dalam pengentasan kemiskinan," ungkap Maman.

Maman menambahkan bahwa di era kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini, pihaknya dapat menghubungi selama 24 jam karena Mensos ingin Indonesia maju. "Kemajuan sebuah negara dilihat dari bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan”, lanjut Maman.

Dukungan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas program Kementerian Sosial, agar tidak hanya memberikan bantuan fisik, tapi juga membantu penerima manfaat untuk berdikari melalui pemberdayaan di berbagai bidang usaha.

Upaya kolaboratif pun menjadi hal penting yang disampaikan Komisi VIII DPR RI. “Permasalahan data juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial saja namun juga daerah sehingga harus ada upaya kolaboratif dalam melakukan validasi data sebelum menggulirkan bantuan,“ pungkasnya.

Kementerian Sosial juga akan melakukan kolaborasi terstruktur dengan daerah dan pendamping sosial seperti pendamping PKH dan TKSK agar permasalahan data tidak menjadi kendala dalam ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Salah seorang penerima manfaat bantuan Atensi, Nurdiah (61) yang menderita penyakit komplikasi, tidak dapat berjalan mengaku bersyukur mendapat bantuan kursi roda.

“Sebelumnya saya tidak bisa pergi keluar, hanya di rumah saja terbaring, namun setelah ada kursi roda, saya bisa jalan-jalan keluar dan mudah ketika akan berobat tidak usah dipapah," kata Nurdiah.

Hal serupa disampaikan Haikal (10) yang mendapatkan tongkat adaptif untuk pertama kalinya. Ia mengaku senang dengan bantuan tersebut karena memudahkan dirinya untuk berjalan tanpa harus dituntun oleh ibunya.

Pada kunjungan kerja ini, turut hadir para Anggota Komisi VIII DPR RI, Walikota Batam diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid, Deputi EVP Regional I PT Pos Indonesia Ferdiyan Syahputra, Pimpinan Cabang BRI Batam Center Ucok Rajab Pohan, Pejabat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Pemerintah Kota Batam, Sekretaris Dinas Sosial Kota Batam, pendamping sosial, juga perwakilan penerima manfaat bantuan sosial.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI