TASIKMALAYA (21 November 2020) - Kementerian Sosial memberikan bantuan sebesar Rp150 juta kepada dua desa di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti, menjelaskan bantuan tersebut  disalurkan untuk membangun saluran air dan membentuk Forum Keserasian Sosial (FKS) yang kerap menjadi penyebab konflik antar warga di Desa Nagrog dan Desa Cikawungading.

"Bantuan itu digunakan masing-masing desa untuk menyiapkan saluran air. Ada 263 meter saluran air untuk 53 hektar sawah di Desa Nagrog dan 250 meter saluran air untuk 15 hektar sawah di Desa Cikawungading," jelas Sunarti usai Dialog Tematik Keserasian Sosial ke-II di Cipatujah.

Sunarti berharap konflik sosial kedua desa yang telah berlangsung lama dapat selesai dengan dibangunnya saluran air tersebut. Untuk itu, masyarakat kedua desa diharapkan dapat merawat dan menjaga saluran air yang telah dibangun bersama.

"Kita harapkan ini bisa dirawat dengan baik sehingga tidak ada lagi konflik," tambah Sunarti.

Selain untuk membangun saluran air, dikatakan Sunarti, bantuan itu juga digunakan untuk membantu terciptanya FKS "Guna Bakti" Desa Nagrog dan "Maju Jaya" Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

"Dengan terciptanya kedua forum keserasian sosial ini, kita harapkan segala persoalan yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah," harap Sunarti.

Program bantuan Keserasian Sosial dari Kementerian Sosial diberikan sebagai stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman.

Untuk itu, Kemensos menggelar dialog tematik dengan masyarakat di kedua desa perbatasan tersebut. Selain itu, Sunarti juga meresmikan hasil kegiatan FKS berupa Tugu Sosial yang ditandai dengan pemotongan pita dan pembagian 3000 masker guna mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di masyarakat.

"Dipastikan dengan diresmikannya Tugu Keserasian Sosial, masyarakat di kedua desa ini bisa meyakinkan diri dan akan tetap berdamai dan tercegah dari konflik sosial," lanjut Sunarti.

Kedatangan Direktur PSKBS, yang didampingi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Tasikmalaya ini, disambut dengan upacara adat lokal.

Ketua Forum Komunikasi (FK) Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, menerangkan, Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP) merupakan relawan yang berasal dari unsur masyarakat bertugas sebagai pendamping masyarakat di daerah rawan konflik sosial untuk meredam sejak dini agar konflik tidak terjadi berkepanjangan.

“Saat ini anggota TPP masih sangat minim dibanding dengan luas wilayah Kab. Tasikmalaya yang mencapai 39 kecamatan,” terang Jembar.

“Dari tahun 2012 di kab. Tasikmalaya kurang lebih sudah 21 Desa mendapat bantuan pendampingan keserasian sosial dan alhamdulillah hasilnya sangat positif dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat serta dapat mengurangi bahkan menghentikan konflik sosial yang timbul di masyarakat,” pungkasnya.