JAKARTA (22 Juli 2020) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan Ibu Hamil (Bumil) dan Anak Usia Dini (AUD) tercukupi asupan gizinya melalui bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencegah terjadinya bayi dan balita stunting.

"Pada masa pandemi COVID-19, daya beli masyarakat menurun. Untuk itu, PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetap ada pemasukan. Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur, dan buah-buahan," kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara di Jakarta, hari ini (22/7).

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, jumlah ibu hamil yang menerima PKH pada tahun 2020 ini adalah 60.908 orang, sedangkan jumlah AUD adalah 2,9 juta. Tahun ini, jumlah bantuan yang diterima untuk komponen ibu hamil dan AUD masing-masing sebesar 3 juta rupiah per tahun. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun lalu yakni 2,4 juta rupiah per ibu hamil/AUD.

"Kenaikan anggaran ini merupakan wujud negara hadir di tengah rakyatnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, meningkatkan asupan gizi mereka, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tidak stunting," kata Juliari. 

Urusan gizi, lanjut Mensos, tidak boleh dilupakan dalam keadaan apapun, termasuk kondisi yang terjadi saat COVID-19. Apabila gizi anak terpenuhi, maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah dan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti COVID-19.

"Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting. Dengan gizi yang baik, maka imun tubuh anak-anak akan semakin kuat,” tutur bapak beranak dua ini. 

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Stunting tidak hanya berdampak pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.

Mensos mengatakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Anak-anak yang sehat akan menjadi SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global.

"Untuk mencegah stunting, Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan intervensi pencegahan stunting yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. Kemensos terlibat dalam hal ini melalui dua program prioritas nasional, yakni PKH dan Program Sembako dimana sasaran kedua program ini adalah para ibu dan anak-anak," terang mantan anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah ini. 

Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, lanjut Menteri, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2025, yaitu penurunan angka stunting hingga 40%. 

Realisasi Penyerapan Tinggi

Sementara itu, untuk mendukung upaya pencegahan gizi buruk di masa pandemi COVID-19, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin mengaku telah menginstruksikan seluruh SDM PKH dan meminta Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai pihak penyalur agar mempercepat proses penyaluran dana PKH kepada KPM.

“Kami sudah minta seluruh SDM PKH bekerja keras mendampingi KPM dan Himbara mempercepat penyaluran,” jelas Pepen.

Pepen menambahkan hingga Juli 2020 ini, pencairan dana PKH sudah mencapai 24,08 triliun di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan realisasi terbanyak pada bulan ini.

Data Kemensos mencatat jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan PKH terbanyak berturut-turut yaitu Provinsi Jawa Timur yang mencapai 12.851 KPM, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, masing masing mencapai 11.925 dan 10.565 KPM.

"Untuk AUD tertinggi yang mendapat bantuan adalah Jawa Barat sebanyak 534.877 anak, menyusul Jawa Tengah 413.597 anak dan Jawa Timur 391.720 anak," papar Dirjen.

Untuk data penerima PKH dengan target 10 juta KPM di seluruh Indonesia, ketiga provinsi ini mempunyai jumlah KPM terbesar di Indonesia. Di Jabar tercatat sebanyak 1.737.884 KPM, Jateng 1.560.774 KPM dan Jatim sebanyak 1.729.485 KPM.