JAKARTA (12 April 2020) - Memenuhi ribuan porsi makanan setiap hari untuk warga DKI Jakarta yang terdampak COVID-19, tentu saja bukan pekerjaan mudah. Pasokan bahan makanan seperti daging, sayur, ayam, dan bumbu-bumbu, harus dipastikan ketersediaannya oleh Dapur Umum Kementerian Sosial yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana).

 

Di masa-masa normal, bahan masakan tidak perlu dirisaukan. Semua serba mudah didapat. Tapi pada saat pandemi virus korona seperti saat ini, rasanya semuanya belum tentu gampang. Mengikuti ketentuan pemerintah, semua pihak diminta tinggal di rumah. Aktivitas di luar, termasuk jam operasional sentra-sentra ekonomi seperti pasar, ikut dibatasi.

 

Padahal kebutuhan bahan masakan cukup besar. “Untuk 6000 porsi makanan siap saji, kami butuhkan banyak bahan makanan. Untuk beras kita siapkan 4.500 kg, daging 300 kg, kemudian ayam perlu 600 ekor perhari. Belum nanti untuk sayuran,” kata Ketua Tagana Provinsi DKI Jakarta Johnny Marlen Siahaan, di Jakarta (11/04/2020).

 

Aktivasi Dapur Umum Kemensos identik dengan penanganan dampak bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemensos. Begitupun Dapur Umum di Posko Bantuan Bencana Terdampak COVID-19, harus berhadapan dengan kelangkaan bahan masakan.

 

Tapi Johnny dan tim Dapur Umum punya kiat tersendiri. “Memang tidak mudah mengadakan bahan masakan. Misalnya daging, bisa saja tidak kami dapatkan. Tapi kami biasanya mencari bahan pengganti bila tidak ada. Misalnya dengan nugget, sosis, atau rolade,” katanya.

 

Biasa menangani kebutuhan korban bencana, membuat Tagana tidak susah mencari solusi dari kelangkaan bahan masakan. “Kami punya channeling (kontak) dengan pemasok. Seperti daging, nanti ada yang mengantar kemari. Tapi pada umumnya, kami berhubungan dengan Pasar Induk Kramatjati,” katanya.

 

Dengan bahan makanan yang sudah tiba, personel Tagana sebanyak 100 orang bekerja 14 jam/hari mulai jam 03.00. Bagaimana mengatur SDM Tagana untuk mengoperasikan Dapur Umum?

 

Menurut Johnny, dari 100 personel, dibagi menjadi empat tim. Yakni tim koki, tim rajang, tim nasi, dan tim pengemas. “Mereka semua stand by di sini, tidur di gedung ini. Kalau kami biasa tidur dimana saja. Jadi jam 03.00 sudah bangun dan mulai bekerja,” katanya.

 

Dalam penjelasannya kepada media, siang tadi, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, sekitar 40.000 paket bansos sembako sudah dikirimkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sejak Dapur Umun diaktivasi, Selasa 7 Maret lalu.

 

Kemensos mengirimkan  300.000 paket bansos sembako secara bertahap kepada masyarakat di DKI Jakarta yang terdampak COVID-19 seperti keluarga ODP dan PDP pekerja sektor informal dan masyarakat rentan lainnya. “Mereka kehilangan mata pencaharian karena wabah COVID-19. Bantuan diharapkan memenuhi kebutuhan makan dan mencegah mereka mudik,” kata Mensos.

 

Ayah dua anak ini juga mengajak semua elemen masyarakat, semua lini dan semua pilar-pilar sosial agar bersama-sama, bersatu padu membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.

 

Sejumlah pihak yang menerima bantuan menyatakan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan bantuan dari Kemensos.

 

Mekanisme Penyaluran Bansos Sembako Kemensos


Gedung Convention TMPN Kalibata digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyiapkan sembako dan makanan siap saji yang akan didistribuskan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak COVID-19. Dalam penyalurannya Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi, Suku Dinas Sosial dan aparat TNI dan Polri serta komunitas-komunitas peduli.

 

Dalam hal ini Suku Dinas di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta menghimpun data warga terdampak COVID-19 seperti: keluarga ODP dan PDP, pekerja sektor informal dan masyarakat rentan lainnya serta mengusulkannya kepada Kementerian Sosial. Setelah data terhimpun Dan terverifikasi Kemensos kemudian akan menyiapkan paket secara proposional sesuai dengan usulan dari masing-masing Dinas Sosial.

 

Selanjutnya suku dinas sosial dan komunitas peduli dapat mengambil paket sembako yang telah tersedia  sesuai jadwal dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan hingga bantuan sampai ke alamat penerima agar tidak terjadi kerumunan dan tetap mematuhi ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

 

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI