KULON PROGO (19 Agustus 2020) - Kementerian Sosial menetapkan Kabupaten Kulon Progo sebagai Kawasan Siaga Bencana (KwSB) yang kedelapan di Indonesia. Kawasan Siaga Bencana di Kabupaten ini meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Karangwuni.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menjelaskan pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Arahan Presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulon Progo sebagai daerah KwSB karena memang di sini rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk di sini," kata Juliari.

Pengembangan KwSB ini, dikatakan Mensos, merupakan bentuk kegotongroyongan karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya, penanganan bencana tidak akan maksimal.

"Berapapun jumlah personil pemerintah tentu masih kurang," jelas Mensos.

Pada tahap awal, KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih di Kabupaten Pangandaran. Lalu, Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala di Kabupaten Cilacap), serta Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan di Kabupaten Kebumen. 

"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," kata mantan anggota DPR dua periode ini.

Mensos menambahkan pengembangan Kampung Siaga Bencana menjadi Kawasan Siaga Bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust lantaran adanya tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami. 

"Kita akan terus kembangkan KSB dari Kampung Siaga Bencana menjadi Kawasan Siaga Bencana untuk daerah dengan ancaman bencana besar. Untuk Kampung Siaga Bencana saat ini sudah ada 741," imbuh mantan ketua IMI dua periode ini.

Sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan para stakeholder terkait. 

Rapat koordinasi, disebut Juliari menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa. 

"Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana," pungkasnya. 

Juliari menjelaskan di dalam KwSB masyarakat diberikan edukasi dan simulasi bagaimana mengantisipasi jika terjadi bencana dengan tujuan agar warga tahu harus apa saat bencana melanda.

"Saat bencana terjadi, warga Kawasan Siaga Bencana sudah benar-benar ready. Itu yang penting," jelas Juliari.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, mengatakan KSB fokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Pengembangan KSB juga memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.

"Dalam edukasi ini, Kementerian Sosial mengembangkan Community-Based Disaster Management atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)," kata Pepen.

KwSB yang dikembangkan Kemensos saat ini, menurut Pepen, memiliki jangkauan yang semakin luas. KwSB kini mencakup daerah-daerah rawan bencana yang berbatasan antar-kabupaten dan/atau antar-provinsi. 

Pengembangan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Pengungsi

Selain mengembangkan Kampung Siaga Bencana menjadi Kawasan Siaga Bencana, Kemensos juga mengembangkan sarana dan prasarana bagi pengungsi jika terjadi bencana.

Juliari menjelaskan salah satu pengembangan fasilitas bencana yaitu tenda berjendela yang dapat dengan cepat dipasang di lokasi bencana.

"Tenda ini bisa disekat sehingga jika ada satu keluarga yang mengungsi dapat dikumpulkan menjadi satu. Disamping itu, tenda ini juga bisa diperuntukkan khusus bagi pengungsi yang sakit," jelas Mensos.

Di samping tenda, Kemensos juga telah membuat motor dapur lapangan yang dapat mengantarkan makanan kepada pengungsi yang tidak dapat dijangkau mobil dapur umum.

"Motor dapur umum merupakan pengembangan dan jawaban kebutuhan supply makanan kepada pengungsi di daerah terparah atau sulit diakses," terang bapak dua anak ini.

Arahan Presiden Jokowi, lanjutnya, sangat jelas mengatakan bahwa jika terjadi bencana, penanganan pengungsi harus maksimal dan jangan sampai mereka kelaparan.

Dalam kesempatan itu, Kemensos juga memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY sebesar Rp. 1.601.808.000, terdiri dari Bantuan Logistik untuk 4 Lumbung Sosial KSB masing-masing sebesar Rp. 160.059.350 dengan total Rp. 640.237.400, bantuan truk serbaguna 1 unit senilai Rp. 445.012.500, bantuan motor dapur umum 1 unit senilai Rp. 55.608.300, sampai bantuan logistik untuk Propinsi DIY senilai Rp. 460.949.800.