BANYUMAS (3 FEBRUARI 2022) - Komisi VIlI DPR RI menyambut baik langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang terus mendorong pencairan bantuan sosial. Akselerasi salur bansos diperlukan untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan haknya dan secara umum memperkuat program penanganan kemiskinan.

Atas arahan Mensos Risma, seluruh jajaran Kemensos, baik pejabat Eselon l, ll, para kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan staf bersama dengan anggota Komisi Vlll, turun ke sejumlah daerah memastikan pencairan bansos. 

Di Kabupaten Banyumas, pencairan bansos disaksikan langsung oleh anggota Komisi VIII Wastam. Dalam kesempatan tersebut, hadir Sekertaris Jenderal Harry Hikmat. Lokasi yang menjadi titik penyaluran adalah di Kantor Sumbang, Kantor Kecamatan Batu Raden dan Kantor Kecamatan Cilongok. 

Dalam pernyataannya Wastam menyatakan, sinergi Kemensos dan Komisi VIIl selama ini berjalan dengan baik dalam berbagai program. Salah satu yang perlu terus dikawal adalah akselerasi dalam pencarian bantuan sosial.

Berdasarkan data dan informasi, di sejumlah daerah masih ditemukan bansos yang belum sampai ke tangan KPM. Di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan Wastam mendapatkan data, lebih dari 27.000 KPM belum menerima haknya.

"Di Banyumas dan Pekalongan saya dapat data masih sekitar 27.000 yang belum dicairkan. Kalau dinilai dengan nominal, ada sekitar Rp5,4 miliar se-kabupaten. Kan besar sekali. Dan yang penting lagi, ini ada hak penerima manfaat," kata Wastam dalam kunjungan kerja di sejumlah daerah memastikan pencarian bansos di Kabupaten Banyumas (03/02). 

Dalam kesempatan tersebut, Wastam menekankan kepada para pendamping dan bank penyalur untuk bekerja lebih keras memastikan bantuan cair. "Saya minta pencairan dipercepat. Lakukan koordinasi dan temukan dinana kendalanya," kata Wastam.

Untuk memastikan percepatan pencairan, Wastam dan Sekjen meminta diagendakan pertemuan koordinasi untuk memastikan bansos segera cair. Pertemuan melibatkan para pendamping, bank penyalur dan instansi terkait baik dari desa/kelurahan maupun dari unsur-unsur dinas sosial.

Kepada KPM di setiap titik kunjungan, Wastam dan Harry Hikmat berpesan, agar bantuan digunakan untuk keperluan yang mendesak dan produktif. "Silakan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan atau mungkin untuk modal usaha bila memamg ada kelebihan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut. 

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI