SERANG, BANTEN (6 Desember 2019) - Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Serang, Provinsi Banten dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jumat (6/12).

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt, mengungkapkan bahwa PKH dan BPNT sudah berjalan bagus dan berhasil.

"Ya, jadi hari ini (Jumat) Komisi VIII, melakukan kunjungan spefisifik ke Kota Serang untuk melihat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Kami lihat program ini sangat bagus, sangat berhasil, artinya manfaatnya luar biasa," ungkap Yandri yang merupakan politisi asal Kota Serang.

Ketua Komisi tersebut juga menyapa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibalas dengan riang gembira. "Saya juga tadi liat wajah wajah ibu-ibu yang sudah menerima bantuan, wajahnya cerah, gembira, bahagia," ungkapnya.

Artinya, lanjut Yandri, program ini (PKH dan BPNT) layak kita tingkatkan. Kemudian, pengawalan di daerah masing-masing juga perlu kita tingkatkan dan pastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada mereka yang berhak. 

"Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak. Nah, oleh karena itu, kami juga sedang membuat Panitia Kerja (Panja) validasi data penerima manfaat," ujarnya.

Turut dalam Kunjungan Spesifik tersebut Ketua Komisi VIII DPR. RI H. Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA, Wakil Ketua Marwan Dasopang, anggota Komisi VIII DPR RI Drs. Samsu Niang, Ina Ammania, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Mohammad Saleh, SE., Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., Drs. H. Saiful Rasyid, MM., Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MM.Tr., H. An'im Falachuddin Mahrus, Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc, H. Iskan Qolba Lubis, MA., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, H. MHD Asli Chaidir, SH., dan H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

Sementara, hadir juga Walikota Serang, H. Syafrudin S.Sos, M.Si, serta Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, M.O. Royani.

Ketua Komisi VIII DPR RI juga menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan untuk Kementerian Sosial.

"Sebagai Ketua Komisi VIII dan tadi saya membawa semua fraksi, kami bermitra dengan Menteri Sosial, kami lihat komitmen luar biasa, kami siap dari sisi anggaran dan sisi pengawasan maupun dari sistem komunikasi langsung. Intinya, rekanan kami sebagai Komisi VIII dengan Menteri Sosial akan kami jaga sebaik mungkin," tandas Yandri di hadapan wartawan.

Sementara dalam laporannya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial M.O. Royani menyatakan bahwa PKH di Provinsi Banten saat ini telah menjangkau sebanyak 271.522 keluarga, dengan nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai 920.3 milyar rupiah.

"Termasuk di dalamnya di Kota Serang sebanyak 8.639 KPM, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai 136.1 milyar rupiah," kata Direktur di hadapan Komisi VIII dan 250 KPM yang hadir.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR. RI. juga meninjau ekspos wirausaha mandiri dari KPM PKH di Kota Serang yang menampilkan berbagai jenis usaha yang sedang dirintis dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019, KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi alami sebanyak 103 KPM dan graduasi mandiri sebanyak 168 KPM, sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3,2% dari total keseluruhan peserta PKH.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sertifikat kepada tiga KPM PKH graduasi mandiri. Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, Komisi VIII juga menyerahkan tabungan kepada tiga anak PKH berprestasi di bidang pendidikan dengan nilai satu juta rupiah per anak, yang merupakan persembahan dari BNI.