SURAKARTA (19 November 2020) - Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengecekan langsung ke lapangan, wakil rakyat menyimpulkan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

 

"Alhamdulillah. Dari laporan KPM,  tidak ada masalah. Penyaluran bansos PKH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, " kata Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI Samsu Niang, dalam sambutannya di Pendopo Kantor Walikota Surakarta (19/11).

 

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VIII DPR RI berharap agar pemerintah secepatnya mengembalikan penyaluran PKH dari pertriwulan menjadi perbulan. Karena kalau 3 bulan baru menerima uang,  kata Samsu,  terlalu lama. Ia merasa kasihan KPM tidak ada uang dan akhirnya rentenir bisa masuk untuk meminjamkan uang ke KPM PKH.

 

"Bunganya mencapai 25% dengan iming-iming bisa dibayar setelah bantuan tersebut cair. "Dan ini akan kita sampaikan di saat raker nanti," katanya.

 

Di bagian lain sambutannya, Samsu juga menyatakan dukungannnya  terhadap komitmen Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar data penerima bantuan sosial dikaji ulang. Sehingga tidak ada penerima bantuan yang sama dari tahun ke tahun.

 

"Jangan sampai penerima bantuan orangnya itu-itu saja," katanya. Untuk itu, penting pula memastikan terus mendorong peserta PKH Graduasi. "Saya juga berpesan agar para pendamping memastikan dalam proses pencairan bantuan mematuhi protokol kesehatan," katanya.

 

Pada kesempatan yang sama,  Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Rachmat Koesnadi mengatakan, untuk Provinsi Jawa Tengah, penyaluran bansos PKH tahun anggaran 2020 total mencapai sebanyak Rp5,2 triliun bagi 1.572.687  KPM. Sedangkan Kota Surakarta telah disalurkan bansos PKH sebanyak Rp59,4 miliar bagi 17.697 KPM.

 

"Untuk target graduasi bagi 1 juta KPM PKH secara nasional, pada bulan Oktober telah mencapai 839.731 KPM atau 83,97%," katanya. Provinsi Jawa  Tengah tercatat telah menggraduasi sebanyak 188.143 KPM atau 11,96 % dari total KPM. Dan Kota Surakarta menggraduasi 2.446 KPM atau 13,8%.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI