BALIKPAPAN (19 April 2022) – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Penyaluran bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dinilai mengurangi pengeluaran MBR dari tekanan kenaikan harga selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun, ketepatan sasaran bansos tetap menjadi perhatian wakil rakyat.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Komisi VIII menekankan pentingnya peran pemerintah daerah. "Pemerintah daerah bisa memperkuat verifikasi data. Kalau informasi gagal salur, ada yang meninggal dunia atau tidak tepat sasaran, segera laporkan ke Kemensos. Mereka telah menyediakan mekanisme pembaruan data," kata Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily di Auditorium Kantor Walikota, Balikpapan (19/04).

Pernyataan disampaikan Ace dalam kunjungan kerja (kunker) Reses bersama jajaran Kemensos di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu agenda Komisi VIII dalam kunker kali ini adalah memastikan penyaluran bansos tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

Untuk penyaluran bansos di Kaltim, kata Ace, sejauh ini berjalan lancar dan baik. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI melakukan penyerahan bantuan secara simbolis.

Bantuan terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/BPNT) dan BLT Minyak Goreng. Selain itu disalurkan pula bantuan kesiapsiagaan bencana dan bantuan ATENSI.

Di Provinsi Kalimantan Timur total terdaftar sebanyak 123.956 KPM PKH dengan nilai bantuan Rp93.493.125.000, BPNT menjangkau 573.475 KPM dengan nilai bantuan Rp114.695.000.000, dan BLT Minyak Goreng meliputi 337.110 KPM dengan nilai bantuan Rp33.771.000.000. 

Kemensos juga membantu pemda berupa bantuan beras reguler penanganan bencana alam sebanyak 20.000kg dengan nilai Rp215.380.000 dan bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 66 KK sebesar Rp300.000.000.

Untuk bantuan ATENSI diberikan dalam bentuk bantuan kewirausahaan, lanjut usia (lansia), disabilitas dan anak yatim piatu kepada 586 KPM senilai Rp 640.595.270. Sehingga total bantuan  sebesar Rp 243.055.100.270.

Sedangkan, di Kota Balikpapan tercatat sebanyak 12.065 KPM PKH dengan bantuan senilai Rp9.068.425.000, BPNT menjangkau 63.215 KPM dengan nilai Rp12.643.000.000, dan BLT Minyak Goreng menjangkau 36.555 KPM senilai Rp3.655.500.000. 

Bantuan ATENSI untuk kewirausahaan, lansia, disabilitas dan anak yatim piatu sebesar Rp111.700.000. Sehingga total bansos di Kota Balikpapan senilai Rp25.478.625.000.
 
Bantuan ATENSI yang disalurkan merupakan kontribusi dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso Surakarta.

Kunker anggota Komisi VIII DPR RI juga berlangsung di Kota Batam dan Provinsi DIY. Di Batam dihadiri Wakil Ketua Marwan Dasopang dan di DIY hadir Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Di Batam, Marwan berharap BLT Minyak Goreng bisa tersalurkan sebelum Idul Fitri. Di Provinsi DIY,  Yandri menekankan pentingnya monitoring dan memastikan bansos salur tepat sasaran. 

Di Kepulauan Riau, bantuan Kemensos untuk penanganan bencana sebesar Rp1.635.135.900, dan bantuan ATENSI sebesar Rp599.158.000.

Untuk Kota Batam,  bantuan Kemensos untuk penanggulangan bencana alam sebesar Rp484.150.394. Kemudian Bantuan ATENSI di Kota Batam Rp294.345.000.

Di Provinsi DIY total bantuan Kemensos lebih dari Rp400 miliar dalam bentuk PKH, BPNT, BLT Minyak Goreng, bantuan ATENSI dan bantuan Penanganan Bencana.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI